BANYUWANGI, onlinekoranbarito.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan data dan memperkuat tata kelola digital lewat pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) pada implementasi uji coba project sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sistem itu menjadi pintu masuk utama data calon penerima bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari, menyampaikan bahwa sistem digitalisasi Perlinsos didukung oleh “tol digital” yakni Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengintegrasikan aplikasi dan data antarinstansi.

“Fungsi SPLP adalah menginteroperasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien. Dengan SPLP, cukup satu hub untuk menghubungkan berbagai aplikasi sehingga layanan lebih efektif,” jelas Yessi di sela Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, serta kementerian/lembaga terkait, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025)

Selain integrasi data, Yessi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi (PDP) menjadi prioritas utama. “Kemkomdigi memastikan keamanan data dalam tiga fase: saat disimpan (at rest), saat dikirim (in transit), dan saat digunakan (at use). Semua tahapan itu dijaga dengan standar keamanan yang ketat serta kepatuhan regulasi,” tambahnya.

Pemanfaatan AI

Kemkomdigi juga mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan machine learning untuk mempercepat proses penargetan bansos. “Tahap awal adalah menyusun algoritma penargetan. Setelah jelas, AI akan membantu mengolah data dalam jumlah besar. Penerapan sederhana yang sudah berjalan adalah face recognition untuk verifikasi identitas penerima,” ungkap Yessi.

Keberhasilan implementasi digitalisasi Perlinsos membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Kemensos sebagai pemilik program, Dukcapil, dan instansi lain berperan dalam tata kelola data. Harus jelas siapa pengendali data, siapa pemroses, dan siapa pengguna. Kolaborasi ini penting agar verifikasi tepat sasaran,” tegasnya.

Dengan dukungan SPLP, tata kelola data yang ketat, serta pemanfaatan teknologi AI, Perlinsos diharapkan menjadi sistem yang lebih cepat, akurat, dan aman.

SPLP atau tol digital akan menjadi jalur utama integrasi dan pertukaran data lintas kementerian/lembaga. Konsep itu, tambah Yessi, penting untuk memadukan berbagai basis data yang selama ini tersebar di masing-masing kementerian, seperti Kementerian Sosial maupun Kementerian lainnya.

Sistem itu akan memudahkan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menjalankan program perlindungan sosial. Dengan integrasi sistem, proses verifikasi penerima bansos bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar,” pungkasnya.

Langkah itu sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan jaring perlindungan sosial serta pemerataan layanan publik berbasis digital. (adv/kmfksl/aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pembukaan rute penerbangan internasional Banjarmasin–Malaysia oleh maskapai AirAsia yang direncanakan mulai beroperasi pada 20 Oktober 2025 mendatang disambut penuh optimisme oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di sektor perdagangan dan ekspor. (5/9/2025).

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyebut bahwa momen ini akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sektor ekspor, khususnya komoditas hasil perikanan yang memiliki pasar potensial di Malaysia.

“Kita menyambut baik penerbangan langsung ini. Saat ini ekspor ke Malaysia masih kecil, hanya sekitar 713 kilogram pada Juni 2025 lalu, dengan komoditas utama seperti ikan hidup, udang, lobster, kepiting, hingga belut. Namun dengan akses udara yang lebih cepat, kita optimis volume ekspor akan meningkat,” jelas Gia

Menurut Gia, ekspor ke negara lain seperti Jepang dan Taiwan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Namun dengan kemudahan akses transportasi udara langsung dari Banjarmasin, pelaku usaha ekspor perikanan kini mulai menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan volume dan frekuensi pengiriman ke Negeri Jiran.

“Sudah ada beberapa eksportir di bidang perikanan yang menghubungi kami, menunjukkan minat serius untuk ekspor ke Malaysia begitu penerbangan ini dibuka. Ini tentu kabar baik, karena akan berdampak positif bagi nelayan, petambak, hingga pelaku UMKM kita,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan tak hanya perikanan, Kalimantan Selatan memiliki sejumlah komoditas unggulan lain yang selama ini telah diekspor ke berbagai negara menggunakan angkutan laut, seperti batu bara, minyak sawit (CPO), dan produk pertanian lainnya. Namun seiring perkembangan akses udara, peluang untuk komoditas bernilai tinggi dan mudah rusak, seperti produk segar dan kerajinan tangan, juga semakin terbuka.

“Kalau lewat laut, kita sudah ekspor berbagai komoditas ke mancanegara. Tapi lewat udara, kita fokus ke barang-barang seperti ikan hidup. Ke depan, kami ingin menggali potensi baru, terutama produk kerajinan dan UMKM lokal yang bisa menarik minat wisatawan dan pasar Malaysia,” tambahnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perdagangan juga akan mengintensifkan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan peluang dari dibukanya jalur penerbangan internasional ini.

Ia menegaskan bahwa produk-produk kriya, makanan olahan, dan fashion lokal bisa menjadi daya tarik tersendiri di pasar ekspor.

“Dengan kedatangan turis dari Malaysia nantinya, kita harap produk-produk UMKM Kalsel bisa dikenal lebih luas dan menjadi bagian dari ekonomi ekspor non-komoditas. Ini tantangan sekaligus peluang besar,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Upaya penguatan pembinaan atlet pelajar di Kalimantan Selatan mendapat perhatian serius setelah kunjungan tim Kemenpora ke Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut bertujuan memonitor kondisi fisik atlet sekaligus menyosialisasikan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 11 Tahun 2024 terkait pembinaan sentra olahraga prestasi di daerah.

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel, Asfia Urrahman, menjelaskan bahwa monitoring dilakukan kepada atlet yang selama ini tergabung dalam program SPOPNAS (Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Nasional) dan SPOBDA (Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah).

“Alhamdulillah hasil monitoring menunjukkan kondisi fisik atlet di program SPOPNAS cukup bagus. Selain itu, kami juga mendapatkan arahan langsung terkait penerapan regulasi baru dari Kemenpora,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, Permenpora Nomor 11 Tahun 2024 mengatur mekanisme pembinaan atlet pelajar melalui beberapa skema, yakni SPOPNAS, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar), KKO (Kelas Khusus Olahraga), dan SKO (Sekolah Khusus Olahraga).

SPOPNAS menjadi kewenangan provinsi untuk usia 15–18 tahun dengan kualifikasi fisik minimal 70% standar atlet dunia. PPLP berada di kewenangan kabupaten/kota untuk usia 15 tahun ke bawah. KKO menjadi kewenangan Dinas Pendidikan atau Dispora dengan segmen usia 17 tahun ke bawah, berbentuk pelatihan pagi-sore tanpa menginap.

“Asfia menegaskan bahwa daerah wajib ikut membina atlet pelajar. Selama ini pembinaan terpusat di provinsi, namun ke depan kabupaten dan kota harus berperan aktif. Ini amanat regulasi,” tegasnya.

Beberapa daerah seperti Tanah Laut, Tapin, dan Kabupaten Banjar sudah menyatakan kesiapan memulai pembinaan, meski cabang olahraga (cabor) yang dikelola masih terbatas. Di antaranya gulat dan panjat tebing menjadi prioritas awal.

Untuk provinsi, Dispora Kalsel tahun depan akan fokus pada program KKO yang membina atlet jenjang SMP. Hal ini dilakukan karena masih banyak daerah yang belum siap menjalankan PPLP maupun SPOBDA.

“Kalau daerah belum siap, kami ambil peran melalui KKO. Harapannya nanti berkelanjutan hingga SPOBDA bisa dijalankan kembali,” tambah Asfia.

Sementara itu, untuk SPOPNAS, Kalsel saat ini membina tiga cabang olahraga unggulan: angkat besi, pencak silat, dan dayung. Namun mulai tahun depan, cabor SPOPNAS akan dipersempit menjadi hanya dua cabang: dayung dan angkat besi, dengan fokus pada kelas-kelas yang mendukung persiapan Olimpiade.

“Jadi ke depan pembinaan lebih terarah dan berkualitas. Kami dorong daerah agar segera menganggarkan dan menentukan cabor unggulan sesuai potensi masing-masing,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) terus memperkuat strategi pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi demi mendukung produktivitas pertanian daerah.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi KP3 dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Kalsel, yang digelar di Banjarbaru, Kamis (4/9/2025).

Rapat strategis ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI Abd. Haris Bahrun, Manajer Tim Tara PT Pupuk Indonesia Wilayah Kalsel Nanda Tryhadi RS, unsur TNI-Polri, serta perwakilan dinas pertanian dari kabupaten/kota se-Kalsel.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat penting dalam menjaga kesinambungan pasokan pupuk, terutama untuk mendukung musim tanam di triwulan akhir tahun.

“Produksi kita tahun ini naik signifikan. Sampai Agustus 2025, kenaikan mencapai lebih dari 1 juta ton, dan diperkirakan akan menyentuh 1,2 juta ton pada akhir tahun. Ini pencapaian yang luar biasa berkat kerja sama semua pihak, termasuk petani yang tidak kenal lelah,” ungkap Syamsir.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi, aman dan mencukupi.

“Kalau ada yang bilang pupuk subsidi tidak tersedia, itu tidak benar. Semuanya ada di kios dan gudang. Pemerintah menjamin stoknya,” ujar Syamsir.

Syamsir menyampaikan bahwa dukungan Menteri Pertanian dan Gubernur Kalsel sangat menentukan dalam keberhasilan peningkatan produksi, termasuk melalui program optimalisasi lahan, cetak sawah baru, dan LTT (Luas Tambah Tanam).

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI, Abd. Haris Bahrun, menegaskan bahwa secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 9,5 juta ton tahun ini. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi tidak ada lagi istilah kekurangan pupuk. Yang penting adalah distribusinya sampai ke petani yang berhak, dengan harga yang terjangkau, waktu yang tepat, dan mutu yang terjamin,” ujarnya.

Menurutnya, upaya bersama ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Nanda Tryhadi RS, Manajer Kalsel Tim Tara PT Pupuk Indonesia, menyambut baik rapat koordinasi ini sebagai momentum penting dalam penyelarasan distribusi pupuk hingga ke tingkat petani.

“Kami siap menyalurkan pupuk yang sudah tersedia di lini 2 dan 3, baik di gudang pelaku usaha distribusi maupun gudang penerima. Kami pastikan penyalurannya sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok),” jelasnya.

PT Pupuk Indonesia juga membuka ruang komunikasi aktif dengan kabupaten/kota guna mendukung musim tanam akhir tahun agar produksi dan luas tanam dapat meningkat optimal, sejalan dengan target pemerintah pusat dan daerah. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan optimalisasi data statistik dalam mendukung pembangunan daerah, disampaikan pada Rapat Koordinasi Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Dukungan Kegiatan Statistik dalam rangka Optimalisasi Cakupan Data Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Kamis (4/9/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, menekankan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan, termasuk pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah.

“Surat edaran ini diharapkan menjadi pedoman sekaligus penguatan komitmen bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung kegiatan statistik secara menyeluruh,” ujarnya.

Empat poin utama yang ditekankan dalam surat edaran tersebut meliputi:

Penguatan koordinasi dengan BPS sebagai pembina data statistik;

Kewajiban perangkat daerah menyusun dan melaporkan data sesuai tupoksi;

Optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan;

Komitmen mewujudkan Satu Data Indonesia di daerah.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel menambahkan bahwa Biro Kesra berperan dalam memfasilitasi perumusan kebijakan, baik di bidang mental-spiritual, pelayanan dasar, maupun non-pelayanan dasar.

“Biro Kesra mengawal visi-misi kepala daerah agar kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun batin, benar-benar dapat terwujud. Selain itu, Biro Kesra juga berperan mengkolaborasikan SKPD pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar agar berkontribusi sesuai indikator kinerja yang ditetapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif, menegaskan pentingnya sinergi antar-OPD dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres.

“OPD adalah produsen data, Kominfo sebagai wali data, dan BPS sebagai pembina data statistik sektoral. Semua kegiatan ekonomi harus dihitung sebagai PDRB,” katanya.

Mukhanif menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen sebagaimana digaungkan Presiden RI, Prabowo Subianto, hanya dapat dicapai dengan dukungan data sektoral yang rinci dan valid.

“Data triwulanan sangat penting untuk memantau perkembangan ekonomi. Triwulan I biasanya terjadi kontraksi karena APBD belum efektif, sementara sektor hilirisasi industri diproyeksikan lebih besar dibanding pertambangan. Target Kalsel 8,1 persen bukan hal mustahil jika kita disiplin pada data,” ujarnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Untuk menjaga ketahanan produksi pertanian dari ancaman hama dan penyakit, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peran Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) melalui rapat koordinasi (rakor) rutin yang digelar setiap bulan di berbagai wilayah kerja.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam pemantauan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berpotensi menurunkan hasil panen.

“Setiap awal bulan kami laksanakan rapat koordinasi dengan POPT di tiga wilayah utama yaitu Banjarbakula, Banua 6, dan Tanah Bumbu–Kotabaru. Tujuannya adalah menggali informasi lapangan tentang perkembangan OPT dan menentukan langkah cepat pengendalian yang tepat,” ujar Lestari di Banjarbaru, Kamis (4/9/2025).

Ia mengatakan Rakor POPT dibagi berdasarkan wilayah kerja BPTPH Kalsel, dan dilaksanakan di laboratorium yang telah ditentukan yaitu Laboratorium Sungai Tabuk: Mencakup wilayah Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Barito Kuala.

Wilayah kedua, Laboratorium Sungai Raya (HSS) Melayani Banua 6, yakni Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Wilayah ketiga Laboratorium Batulicin Untuk wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Dalam rakor, POPT dari masing-masing kabupaten melaporkan kondisi OPT di wilayahnya. Jika ditemukan serangan OPT yang melampaui ambang ekonomi, maka segera kita rancang langkah gerakan pengendalian (gerdal),” jelas Lestari.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi, BPTPH Kalsel telah melaksanakan gerakan pengendalian (gerdal) di berbagai daerah untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit tanaman. Gerdal ini meliputi tanaman pangan seperti padi dan jagung, serta komoditas hortikultura.

“Untuk tahun 2025 hingga September ini, kami telah melakukan 10 kali gerdal tanaman pangan dan 10 kali gerdal hortikultura, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” sebutnya.

Gerdal merupakan upaya cepat dan terukur agar serangan OPT tidak menyebar luas serta meminimalkan dampak terhadap hasil produksi pertanian. Selain hama dan penyakit, rakor POPT juga membahas dampak perubahan iklim terhadap pertanian. BPTPH Kalsel mendorong para petugas POPT agar semakin responsif dan adaptif dalam menyikapi dinamika kondisi lapangan.

“Perubahan iklim tentu memengaruhi pola serangan OPT. Maka dari itu, peran POPT sangat vital sebagai garda terdepan perlindungan tanaman. Kami terus berupaya memberikan pelatihan, pembinaan, dan fasilitas agar mereka bisa bekerja optimal,” pungkas Lestari. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar webinar khusus terkait pendaftaran badan hukum bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September 2025 dan akan diikuti oleh pengurus BUMDesa dari seluruh kabupaten/kota di Banua.

Kepala Dinas PMD Kalsel melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, menyampaikan bahwa tujuan utama webinar ini adalah meningkatkan pemahaman para pengelola BUMDesa mengenai proses pendaftaran badan hukum. Dengan begitu, BUMDesa dapat menjalankan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh BUMDesa di Kalsel segera memiliki status badan hukum. Dengan demikian, mereka bisa memperluas akses permodalan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa,” ungkap Novi, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan, pihaknya akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang akan memberikan arahan teknis sekaligus menjawab berbagai kendala yang dihadapi BUMDesa selama proses pendaftaran badan hukum. Kehadiran narasumber pusat diharapkan dapat membantu memecahkan masalah administratif maupun teknis yang kerap dihadapi di lapangan.

“Selain penyampaian materi, webinar ini juga akan menghadirkan sesi diskusi interaktif agar para pengurus BUMDesa dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Dinas PMD Kalsel menargetkan seluruh BUMDesa di provinsi ini sudah terdaftar dan memiliki legalitas resmi sebelum akhir tahun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan BUMDesa yang sehat dan berkelanjutan,” lanjut Novi.

Dengan status badan hukum yang jelas, BUMDesa diharapkan semakin siap menghadapi tantangan ekonomi desa dan berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Meskipun kewenangan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi telah resmi dicabut oleh Kementerian Perdagangan sejak Juni 2025, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tetap memberikan dukungan demi kelancaran dan ketepatan sasaran distribusi pupuk subsidi di daerah.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyampaikan bahwa sesuai ketentuan terbaru, tugas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi kini tidak lagi menjadi tanggung jawab dinas perdagangan di tingkat provinsi.

“Surat Keputusan dari Menteri Perdagangan secara resmi telah mencabut kewenangan pengawasan kami sejak bulan Juni. Sejak saat itu, kami tidak lagi melaksanakan pengawasan langsung terhadap distribusi pupuk bersubsidi,” jelas Gia usai mengikuti Rapat Koordinasi K3P dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, dalam skema distribusi pupuk bersubsidi, Dinas Perdagangan Provinsi hanya berwenang hingga tingkat distributor, sedangkan penayalur di bawah distributor menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

“Tugas kami sebelumnya hanya sampai di tingkat distributor. Untuk penyalur ke petani, itu menjadi domain pemerintah kabupaten/kota. Saat ini pun, pengawasan di lapangan lebih melibatkan unsur lain seperti kepolisian, TNI, Dinas Pertanian, dan kementerian terkait,” tambahnya.

Meski tidak lagi melakukan pengawasan langsung, Dinas Perdagangan tetap mengambil peran dalam mendukung distribusi pupuk yang adil dan merata. Salah satunya dengan tetap menerima laporan-laporan dari masyarakat atau stakeholder, guna memastikan bahwa pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan.

“Kami tetap mendukung agar pupuk subsidi ini tepat sasaran. Siapa pun yang memiliki kewenangan harus bekerja untuk kemaslahatan petani. Itu prinsip kami,” tegas Gia.

Menurutnya, Dalam kebijakan terbaru, proses pengambilan pupuk subsidi juga dibuat lebih sederhana dan efisien. Petani kini cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tanpa perlu kartu tani seperti sebelumnya.

“Sekarang petani hanya cukup menunjukkan KTP. Ini tentu memudahkan mereka dalam mengakses pupuk, asalkan distributor sudah menerima alokasi dari Pupuk Indonesia,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada anggaran provinsi yang akan digunakan lagi untuk kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi tahun ini, sesuai dengan arahan dari pusat.

“Pengawasan kini akan lebih terkonsentrasi di tingkat pusat dan melalui kolaborasi antara dinas pertanian, aparat keamanan, dan kementerian teknis,” ujarnya

Oleh karena itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin berharap penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani dapat tepat sasaran. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Kamis (4/9/2025).

Wagub mengajak seluruh umat muslim Banua untuk menjadikan momentum Maulid sebagai sarana memperkuat iman, takwa, dan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

“Semoga dengan peringatan Maulid ini, kita semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan benar-benar mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Hasnuryadi.

Ia menegaskan, Maulid Nabi bukan hanya acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur sekaligus sarana mempererat silaturahmi dan ukhuwah umat. Menurutnya, ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan para habaib dan alim ulama harus menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.

Wakil Gubernur juga menyampaikan salam hormat dan takzim dari Gubernur Kalsel, Muhidin beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel kepada seluruh jamaah yang hadir.

Hasnuryadi turut mengaitkan momentum Maulid dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada bulan Agustus lalu. Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan, persatuan, dan pengabdian demi kemajuan Banua dan bangsa.

“Sebagai bangsa Indonesia, mari kita terus menjaga persatuan dan menjunjung tinggi UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara. Kita semua adalah saudara, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Hasnuryadi.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, akan terus mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam melestarikan tradisi peringatan Maulid Nabi, sebagaimana telah menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam di Banua.

Acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, habaib, ulama, serta ribuan jamaah yang memenuhi masjid kebanggaan masyarakat Kalsel tersebut. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).