Anggota BPD Ainul Yakin : “Ikam tahu haja kalu rumahku, orang Hulu Sungai kada babukahan”

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com.– Rapat mediasi terkait polemik penghapusan program insentif di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang diharapkan menjadi ruang mencari solusi dan titik temu, justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Dalam rapat mediasi yang digelar di Kantor Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Selasa (9/6/2026).

Hasil rapat disampaikan bahwa program insentif yang selama ini menjadi salah satu program unggulan desa tidak lagi dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut disebut karena adanya keterbatasan anggaran serta kebijakan pemangkasan anggaran yang harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa.

Namun suasana mediasi yang semestinya berlangsung kondusif dan mengedepankan musyawarah dikabarkan sempat memanas.

Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lumbah, Ainul Yakin, disebut melontarkan pernyataan bernada keras kepada seorang wartawan yang hadir dalam forum tersebut.

“Ingat ai kalu rumah, orang Hulu Sungai kada bebukahan,” ucapnya kepada wartawan yang berada di lokasi mediasi tersebut.

Ucapan tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak mencerminkan semangat dialog yang seharusnya dibangun dalam forum mediasi.

Terlebih, wartawan yang hadir menjalankan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi dan menyampaikan perkembangan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak menilai, dalam situasi yang tengah sensitif, seluruh peserta mediasi semestinya dapat menahan diri dan mengedepankan etika komunikasi agar proses penyelesaian masalah tidak berkembang menjadi konflik baru.

Polemik insentif yang sebelumnya menjadi perbincangan masyarakat kini semakin mendapat perhatian. Selain menyangkut penghentian program insentif, muncul pula isu ketidakharmonisan di internal lembaga desa yang disebut-sebut berdampak pada dinamika hubungan antaranggota.

Forum mediasi sejatinya menjadi sarana mencari solusi dan membangun kesepahaman bersama, bukan ruang untuk melontarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun rasa tidak nyaman bagi pihak lain, termasuk insan pers.

Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan sesuai fakta. Karena itu, setiap pihak diharapkan dapat menghormati tugas jurnalistik yang dijalankan wartawan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, polemik terkait penghentian program insentif serta dinamika yang terjadi dalam rapat mediasi dan menunggu langkah penyelesaian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. (tim/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Program insentif TPA/TPQ Al-Qur’an yang selama ini menjadi salah satu visi dan misi Pemerintah Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kembali menjadi sorotan publik.

Program yang telah berjalan selama beberapa tahun tersebut dikabarkan tidak lagi dianggarkan pada Tahun 2026 dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Darmo sapaan akrab Baseri salah seorang Mantan Kepala Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak sewaktu di Kantor Redaksi Koran Barito di Komplek Batola Residence

Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk program insentif masyarakat kini dialokasikan untuk pembangunan gorong-gorong serta peningkatan jalan di RT 5 Desa Sungai Lumbah.

Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, program insentif tersebut telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu program yang dikenal luas oleh warga desa.

Menanggapi persoalan tersebut, mantan Kepala Desa Belandean Muara, Baseri atau yang akrab disapa Darmo, turut angkat bicara. Menurutnya, program yang telah berjalan dan menjadi bagian dari kebijakan desa tidak bisa begitu saja dihilangkan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Menurut saya, tidak bisa menghilangkan insentif begitu saja. Kecuali ada Peraturan Bupati yang mengatur penghapusan program tersebut. Itu pun harus melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Pengalihan anggaran juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan,” ujarnya saat berkunjung ke Kantor Redaksi di Komplek Batola Residence Blok H Site III, Nomor 17, Handil Pinang II, Kecamatan Alalak, Senin (8/6/2026) sore.

Dengan nada kecewa, Darmo bahkan mempertanyakan alasan penghapusan program yang selama ini telah berjalan di desa.

“Kalau memang insentif masyarakat bisa dihilangkan begitu saja, bagaimana dengan insentif kepala desa. Program yang sudah berjalan seharusnya dikaji secara matang sebelum dihentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Suriani, memberikan pandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa di wilayahnya program serupa tidak pernah dianggarkan karena bukan termasuk aset desa.

“Kami di sini tidak menganggarkan insentif tersebut karena bukan merupakan aset desa,” jelasnya singkat.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala belum memberikan keterangan resmi. Wartawan telah berupaya menghubungi pihak dinas untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait aturan penghapusan maupun pengalihan program tersebut.

Namun, upaya konfirmasi yang diarahkan kepada kepala bidang terkait belum mendapatkan respons. Pesan yang disampaikan juga belum memperoleh jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Polemik ini pun menambah daftar pertanyaan mengenai arah kebijakan penggunaan anggaran desa di Sungai Lumbah. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Namun di sisi lain, penghentian program insentif yang telah lama berjalan juga menimbulkan harapan akan adanya penjelasan yang transparan agar tidak memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. (tim/kb). 

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Polemik terkait dugaan penghapusan anggaran insentif bagi guru TPA dan TPQ Al-Qur’an di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terus menjadi perhatian publik.

Dari kiri Makmur Huda Ketua BPD Sungai Lumbah dan wakilnya Jumbran baju putih Sekdes setempat Ridwan Saleh (foto ist).

Persoalan tersebut bahkan mendapat atensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala yang memanggil sejumlah unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dimintai klarifikasi.

Pemanggilan dilakukan pada Rabu (3/6/2026) menyusul beredarnya pemberitaan mengenai tidak lagi dianggarkannya insentif TPA dan TPQ dalam APBDes Tahun Anggaran 2026.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Sungai Lumbah Farid Arman, Sekretaris Desa Ridwan Saleh, Kaur Keuangan Mardianti, Kaur Perencanaan Muhammad Matnor, Ketua BPD Makmur Huda ST, dan Wakil Ketua BPD M. Jumberan.

Berdasarkan hasil tindak lanjut yang tertuang dalam berita acara, disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk insentif TPA dan TPQ masih tersedia dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Namun, pada Tahun Anggaran 2026, anggaran tersebut tidak lagi tercantum dalam APBDes.

Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk insentif TPA dan TPQ diketahui dialihkan ke pembangunan infrastruktur berupa gorong-gorong dan siring jalan di RT 05. Keputusan tersebut merupakan hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar pada 8 Januari 2026 dan disaksikan oleh masyarakat setempat.

Dalam berita acara tersebut yang tertulis bahwa Desa Sungai Lumbah telah menganggarkan dan merealisasikan insentif TPA dan TPQ pada Tahun 2025.

Meski demikian, pihak DPMD memberikan masukan agar program tersebut tetap dipertimbangkan untuk dianggarkan kembali pada Tahun 2026 apabila keberadaan TPA dan TPQ tersebut merupakan aset desa, dengan tetap menyesuaikan kondisi keuangan desa.

Menanggapi persoalan yang berkembang, Kepala Desa Sungai Lumbah Farid Arman mengakui bahwa kemampuan keuangan desa pada Tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, pagu anggaran APBDes Tahun 2026 mengalami pemangkasan sehingga sejumlah program harus dilakukan penyesuaian.

“Program insentif TPA dan TPQ itu sudah lama berjalan dan merupakan bagian dari visi-misi saya sejak awal mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kalau program itu hilang, tentu sangat disayangkan karena menjadi salah satu komitmen yang telah dijalankan selama ini,” ujar Farid saat bersilaturahmi di Markas Sulaiman Sapaan akrab M Jaya A. S, Komplek Batola Residende, Blok H, Site III Nomer.17, Handil Pinang II, Kec.Alalak, Kab. Batola. Jumat (5/6/2026) malam. Ba’da isya sekitar pukul: 20:30 WITA sampai 24:00 WITA.

Di tengah perbedaan pandangan yang muncul, Farid berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah. Ia pun berinisiatif menggelar mediasi pada Selasa (10/6/2026) di Kantor Desa Sungai Lumbah dengan mengundang pihak kecamatan serta seluruh pihak terkait.

Mediasi tersebut sekaligus akan dirangkai dengan pembahasan perubahan anggaran desa, sehingga diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak.

“Saya ingin pemerintah desa dan BPD tetap sejalan, rukun, dan damai. Jangan sampai ada pihak yang saling menjatuhkan. Semua harus menjaga keharmonisan,” tegasnya.

Farid menambahkan, sebagai kepala desa dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat maupun pemerintahan desa.

Dengan rencana mediasi tersebut, masyarakat kini menaruh harapan agar polemik insentif TPA dan TPQ dapat menemukan titik terang, sehingga program pembinaan keagamaan yang selama ini berjalan dapat terus memberikan manfaat bagi generasi muda di Desa Sungai Lumbah. (tim/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Polemik dugaan belum dibayarkannya insentif guru TPA di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Kalsel), terus bergulir dan memunculkan babak baru yang menyita perhatian publik.

Dari kiri nomor delapan Makhur Huda Ketua BPD Desa Sungai Lumbah (foto dok)

Di tengah sorotan terhadap dugaan tidak tersalurkannya hak para guru mengaji tersebut, justru muncul pernyataan kontroversial dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lumbah, Makhur Huda, yang dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk intervensi terhadap anggotanya sendiri.

Alih-alih meredam situasi dan menjaga harmonisasi kelembagaan, Ketua BPD malah melontarkan pernyataan yang dianggap menyudutkan salah satu anggota BPD yang turut menyoroti persoalan insentif TPA tersebut.

Melalui percakapan di grup WhatsApp yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa dan BPD, Makhur Huda secara terbuka meminta anggotanya untuk mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

“San misal kerjaan kamu di BPD bertentangan di media lebih baik kamu mengundurkan diri. Kasian kamu bikin malu diri sendiri,” tulis Ketua BPD dalam percakapan grup. Senin, (2/6/2026) malam.

Pernyataan tersebut sontak memantik berbagai pertanyaan.Sebab, secara kelembagaan BPD merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaan pendapat di dalam organisasi seharusnya menjadi ruang diskusi dan evaluasi, bukan alasan untuk menekan atau membungkam pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Publik pun bertanya-tanya, apakah seorang Ketua BPD memiliki kewenangan untuk meminta anggotanya mengundurkan diri hanya karena adanya perbedaan sikap atau pandangan yang muncul ke ruang publik?

Apakah kritik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat merupakan tindakan yang layak dibalas dengan permintaan pengunduran diri?

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa persoalan insentif guru TPA yang menjadi hak para pengajar agama justru memicu reaksi keras dari pimpinan lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Tidak sedikit warga yang mempertanyakan, apakah dana insentif tersebut merupakan urusan pribadi sehingga ketika dipersoalkan muncul respons yang begitu emosional terhadap pihak yang mempertanyakannya.

Yang lebih disayangkan, dalam percakapan tersebut disebut-sebut turut menyeret nama orang tua anggota BPD. Padahal substansi persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola pemerintahan desa, bukan urusan keluarga ataupun persoalan pribadi.

Polemik ini tidak hanya menyoroti persoalan insentif guru TPA, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana sebuah lembaga desa menyikapi kritik dan perbedaan pandangan di internalnya. Dalam tata kelola pemerintahan desa yang sehat, kritik seharusnya dijawab dengan data, penjelasan, dan transparansi, bukan dengan perintah agar pihak yang berbeda pendapat menyingkir dari lembaga.

Seorang Ketua BPD sejatinya adalah pengayom bagi seluruh anggota. Jabatan tersebut melekat dengan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan organisasi, bukan memperuncing konflik yang terjadi.

Pernyataan yang bernada menyudutkan anggota sendiri berpotensi mencederai marwah lembaga yang selama ini menjadi representasi suara masyarakat di tingkat desa.

Di tengah sorotan yang terus menguat, yang dibutuhkan saat ini bukanlah konflik berkepanjangan atau saling serang antarpejabat desa. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan penjelasan yang mampu menjawab berbagai pertanyaan publik terkait penyaluran insentif guru TPA, sehingga polemik yang berkembang tidak semakin melebar dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. (tim/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Polemik dugaan belum dibayarkannya insentif guru TPA di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, (Kalsel) semakin memanas.

Setelah pemberitaan yang tayang di onlinekoranbarito.com, onlinesinarbarito.com, suluhbanua.news, dan baritobersinar.news mengenai persoalan tersebut mencuat ke publik, seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ikhsan justru dikeluarkan dari grup WhatsApp resmi desa oleh bendahara desa tersebut.

Peristiwa itu terjadi di tengah sorotan masyarakat terhadap pengelolaan insentif guru mengaji yang sebelumnya diberitakan belum diterima para pengajar TPA.

Keputusan mengeluarkan anggota BPD dari grup komunikasi desa tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

Bendahara Desa Sungai Lumbah, Mardianti, saat mengakui telah mengeluarkan anggota BPD dari grup WhatsApp desa.

Ia beralasan tindakan itu dilakukan untuk menghindari munculnya berbagai asumsi di masyarakat.

“Aku keluarkan di grup takutnya orang berpikir macam-macam,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Istri dari Kepala Desa Sungai Lumbah, Noorhayati juga mengomentari dari Watshap Group terkait yang pemberitaan yang sudah tayang.

“Mantap banar ih kata-katanya hebat banget anda, ” pungkasnya dengan emot tepuk tangan.

Pernyataan tersebut justru memantik beragam tafsir. Sejumlah pihak menilai respons tersebut terkesan menunjukkan ketidaknyamanan terhadap pemberitaan yang telah beredar.

Apalagi, setelah berita mengenai insentif guru TPA dipublikasikan, grup WhatsApp Desa Sungai Lumbah disebut ramai dipenuhi komentar.
Berbagai komentar yang muncul tidak sedikit bernada kritik tajam menyudutkan ke person.

Kondisi itu membuat persoalan yang semula hanya berkaitan dengan insentif guru mengaji berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Di sisi lain, dampak pemberitaan tersebut juga berujung pada pemanggilan Pemerintah Desa Sungai Lumbah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala. Pemanggilan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (3/6/2026) guna meminta penjelasan terkait persoalan yang berkembang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Mujiburrakhman, S.STP., M.Si., saat dikonfirmasi terkait pemberitaan tersebut tidak mempermasalahkan jika informasi disampaikan kepada publik.

“Inggih, siap. Silakan. Kami akan sampaikan hasilnya besok,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/6/2026) malam.

Kini perhatian publik tertuju pada hasil pertemuan antara DPMD dan Pemerintah Desa Sungai Lumbah.

Masyarakat menanti kejelasan mengenai persoalan insentif guru TPA sekaligus jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul setelah polemik itu bergulir ke ruang publik.

Di tengah derasnya arus informasi, satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana sebuah pemberitaan tentang hak guru mengaji yang belum dibayarkan mampu membuka diskusi lebih luas mengenai transparansi, komunikasi pemerintahan desa, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan terbuka.

Rabu besok menjadi hari yang dinanti, ketika hasil klarifikasi dari DPMD diharapkan dapat menjawab berbagai tanda tanya yang kini berkembang di tengah masyarakat. (tim/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Di balik lantunan ayat suci yang setiap hari menggema dari ruang-ruang TPA dan TPQ di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, (Kalsel).

Tersimpan kegelisahan para guru pengajar agama. Insentif yang selama ini mereka terima sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mendidik generasi muda, mendadak tidak lagi mengalir sejak awal tahun 2026.

Memasuki bulan kelima tahun ini, para guru mengaku belum menerima insentif yang sebelumnya rutin diberikan. Pada 2025 lalu, mereka masih memperoleh Rp175 ribu per bulan. Nominalnya memang tidak besar, namun memiliki arti penting sebagai bentuk perhatian terhadap para pengajar yang dengan sabar mengajarkan Al-Qur’an dan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak desa.

Penghentian insentif tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Tidak adanya penjelasan resmi maupun sosialisasi dari pihak terkait membuat kekecewaan perlahan berkembang menjadi keresahan.
Salah seorang pengajar di TPA Nurul Islam,

Rahmat, mengaku menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, insentif bagi guru agama telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan pendidikan keagamaan di desa.

“Kami berharap tunjangan untuk guru masih berlanjut. Mengingat itu sudah lama berjalan, masa ditiadakan begitu saja,” ujarnya kepada wartawan. Jumat (29/8/2028).

Rahmat mengatakan para guru tidak mempersoalkan besaran bantuan yang diterima. Namun, mereka berharap ada kepastian dan perhatian terhadap para pengajar yang selama ini mengabdikan waktu dan tenaga untuk membina anak-anak dalam pendidikan agama.

Keresahan itu akhirnya sampai ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Barito Kuala, Muhammad Mujiburrakhman, S. STP., M.Si menegaskan bahwa insentif guru TPA/TPQ pada prinsipnya masih dapat dianggarkan oleh pemerintah desa.

“Masih bisa dianggarkan asal sesuai dan masuk di aplikasi Siskeudes serta berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa,” jelasnya melalui sambungan WhatsApp, Kamis (28/5/2026).

Mujib juga memastikan pihaknya akan menelusuri persoalan tersebut untuk mengetahui penyebab tidak dianggarkannya insentif bagi guru pengajar agama di Desa Sungai Lumbah.

“Terima kasih pak, kami akan telusuri,” katanya.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal angka Rp175 ribu per bulan. Di baliknya ada penghargaan terhadap para guru yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membangun akhlak dan karakter generasi muda.

Karena itu, banyak pihak berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan dan mencari solusi agar polemik ini tidak berlarut-larut, serta pengabdian para guru mengaji tetap mendapat perhatian yang layak. (tim/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Gema takbir berkumandang dari kota hingga pelosok desa di berbagai penjuru dunia menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Momentum suci ini kembali mengingatkan umat Islam pada kisah agung pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS, sebuah teladan keikhlasan yang terus hidup dalam denyut kehidupan umat hingga kini.

Nuansa religius dan semangat berbagi juga terasa begitu kuat di Masjid Jami Nurul Islam, Handil Pandan RT 11, Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Rabu (27/5/2026). Sejak pagi usai pelaksanaan Salat Id, masyarakat mulai memadati halaman masjid untuk mengikuti prosesi penyembelihan hewan kurban yang telah menjadi tradisi tahunan warga setempat.

Kebersamaan tampak menyatu dalam setiap aktivitas. Warga dari berbagai kalangan hadir dengan penuh antusias.

Sebagian membantu panitia memotong dan membungkus daging kurban, sementara lainnya menunggu pembagian dengan tertib sambil bercengkerama dalam suasana kekeluargaan yang hangat.

Pada Idul Adha tahun ini, panitia kurban Masjid Jami Nurul Islam menyembelih enam ekor sapi dan dua ekor kambing. Dua ekor sapi berasal dari arisan kurban masyarakat, sedangkan empat ekor lainnya merupakan sumbangan pribadi para dermawan yang ingin berbagi rezeki kepada sesama.

Ketua Panitia Kurban, Abdullah, mengungkapkan rasa syukur karena jumlah hewan kurban tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti semangat masyarakat untuk berkurban masih terus terjaga meski di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Alhamdulillah tahun ini tetap enam ekor sapi seperti tahun sebelumnya, ditambah dua ekor kambing. Untuk rata-rata berat daging per ekor sekitar 70 kilogram dan semuanya akan dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan semata, melainkan juga sarana mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan kepedulian sosial antarwarga.

Sementara itu, panitia lainnya, Syaifuddin, terus mengingatkan masyarakat melalui pengeras suara masjid agar membawa kupon putih yang telah dibagikan sebelumnya guna memperlancar proses distribusi daging kurban.

“Bagi warga yang ingin mengambil daging kurban agar kiranya membawa kupon saat pengambilan,” imbaunya.

Di akhir kegiatan, Seksi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), TG. H. Johansyah, turut menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pelaksanaan kurban tahun ini.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kurban enam ekor sapi dan dua ekor kambing. Semuanya berjalan lancar berkat kerja sama seluruh panitia dan masyarakat,” ujar Guru Ijuh sapaan akrabnya.

Di bawah terik matahari yang perlahan meninggi, semangat gotong royong warga tetap menyala. Pisau-pisau panitia bekerja membelah daging kurban, sementara tangan-tangan warga sigap membantu membungkus dan menyusun bagian daging yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Tak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Semua larut dalam makna Idul Adha yang sesungguhnya tentang keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia.

Hari raya kurban pun bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan pengingat bahwa di setiap rezeki yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus disampaikan.

Di Masjid Jami Nurul Islam Handil Pandan, gema takbir dan aroma daging kurban menjadi saksi hidup bahwa nilai-nilai pengorbanan Nabi Ibrahim AS masih terus hidup dan tumbuh di hati umat Islam hingga hari ini. (isn/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Desa Lokrawa, Kecamatan Mandastana, berlangsung penuh khidmat dan rasa syukur. Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, secara langsung menyerahkan Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden Republik Indonesia berupa dua ekor sapi kurban kepada masyarakat setempat di halaman Masjid Raudhatul Kiram. Minggu (26/5/2026).

Dua sapi jantan dengan bobot masing-masing 483 kilogram dan 481 kilogram itu merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam rangka perayaan Iduladha. Bantuan tersebut menjadi simbol kepedulian pemerintah pusat sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, H. Bahrul Ilmi menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan kepada warga Barito Kuala. Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat penerima.

“Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala,” ujar Bahrul Ilmi.

Sementara itu, panitia kurban, H. Mahmuddin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima warga. Ia menyebut masyarakat Desa Lokrawa, Desa Puntik Luar, dan Desa Ramania merasa bahagia karena dapat merasakan langsung bantuan kurban dari Presiden Republik Indonesia melalui Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

“Terima kasih atas sumbangannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kepada bapak Presiden kita dan juga pak Bupati,” ucapnya.

Ia juga berharap penyaluran hewan kurban tersebut tidak hanya membantu masyarakat yang menerima, tetapi turut memperkuat silaturahmi, kebersamaan, dan semangat gotong royong warga dalam merayakan Hari Raya Iduladha. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar upacara gabungan memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (25/05/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, serta personel TNI dari Kodim 1005/Barito Kuala. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali menyalakan semangat persatuan dan kesadaran berbangsa sebagaimana lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia.

“Secara makna, kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Kebangkitan adalah keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan,” kutip Bahrul Ilmi saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI.

Tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” juga menegaskan pentingnya menjaga generasi penerus sebagai fondasi masa depan bangsa. Seluruh elemen masyarakat diajak bergerak bersama memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan karakter generasi muda.

Dalam sambutan itu turut disampaikan berbagai langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian bangsa.

Program-program tersebut meliputi makan bergizi gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan kualitas guru, hingga penyediaan beasiswa pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sektor kesehatan melalui layanan cek kesehatan gratis serta penguatan ekonomi masyarakat lewat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor ekonomi baru di tingkat desa.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Barito Kuala diharapkan menjadi pengingat bahwa semangat persatuan, gotong royong, dan kemandirian bangsa harus terus dijaga demi menghadapi tantangan masa depan. (adv/kb).