BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembiayaan Tahun Jamak ke Provinsi Banten. “Provinsi Banten berpengalaman mengelola pembiayaan tahun jamak,” ujar Ketua Pansus III DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah,Minggu, (9/3/2025).

Gusti menerangkan Pemprov Kalsel Banten sudah dua kali membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembiayaan Tahun Jamak pada 2012 dan 2018 sehingga patut menjadi referensi Pansus III DPRD Provinsi Kalsel untuk menyusun Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak.

“Kita tidak menginginkan produk hukum yang dibuat akan mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujar mantan anggota DPR RI tersebut. Oleh karenanya, menurut Gusti, Provinsi Kalsel belajar meniru kebijakan yang digulirkan Provinsi Banten.

Gusti menambahkan kemungkinan muncul justifikasi yang disinkronkan pada kesimpulan raperda yang akan diputuskan di daerah. Gusti pun berharap Pansus III DPRD Provinsi Kalsel bisa mengoptimalkan penyusunan materi produk raperda yang akan dihasilkan pada masa mendatang.

Raperda Pembiayaan Tahun Jamak bertujuan membuat payung hukum untuk memastikan ketersediaan anggaran yang berkesinambungan bagi pelaksanaan proyek strategis daerah yang diperkirakan memerlukan pembiayaan besar dan waktu yang lebih lama.

“Karena kita melihat ada beberapa proyek strategis yang memang tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,” tutur Gusti. Untuk memastikan ketersediaan anggaran, diungkapkan Gusti, maka membutuhkan payung hukum agar program itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Banten Sugeng Hariyadi menyatakan Provinsi Banten mendapatkan kehormatan sekaligus bangga atas kunjungan Pansus III DPRD Provinsi Kalsel guna membahas anggaran tahun jamak.

“Tentu hal yang paling penting berkaitan dengan tahapan yang harus dipenuhi, di mana semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema tahun jamak harus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku,” tutur Sugeng. Ia mengingatkan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sudah memuat sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan daerah.

“Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan nanti akan ada Perda Tahun Jamak. Itu harus berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya,” demikian Sugeng. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mempelajari penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Tengah (Jateng).

“Penyelenggaraan penanaman modal di Jateng nampak cukup maju,” ujar Ketua Pansus II DPRD Kalsel H Jahrian ketika dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025). Jahrian menuturkan Provinsi Jateng memungkinkan menjadi percontohan bagi Provinsi Kalsel terkait penyelenggaraan penanaman modal bagi potensi sumber daya alam (SDA).

Jahrian pun mengharapkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel dapat menyerap dan menerapkan hal positif dari Jateng, guna meningkatkan layanan dan menarik agar lebih banyak investasi ke daerah. Jahrian juga menyoroti menyoroti kendala pada sistem perizinan yang masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara berbagai pemangku kebijakan terkait.

Menurut Jahrian, dinas terkait akan bekerja lebih efektif, seperti dinas pertanian, kehutanan, dan kelautan, jika bergabung melalui satu kantor khusus guna mempercepat proses perizinan. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jateng Diyah menekankan penting komunikasi dan berbagi pengalaman untuk menyusun kebijakan penanaman modal yang efektif.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan rombongan wakil rakyat Kalsel dan siap berbagi pengalaman serta berdiskusi mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penyusunan kebijakan penanaman modal,” ujar Diyah.

Ia berharap adanya sinergi antara daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan investasi. “Pertemuan kali ini diharapkan dapat memperkaya wawasan Pansus II DPRD Kalsel dalam menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di Kalsel,” tutur Diyah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim) bertukar pendapat tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. “Dalam studi komparasi ke DPRD Jatim, DPRD Kalsel berdiskusi atau tukar pendapat tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah,” ujar Ketua Pansus Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kalsel H Muhammad Syaripuddin ketika dikonfirmasi dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025).

Syaripuddin menerangkan studi komparasi ke DPRD Provinsi Jatim untuk memperkaya wawasan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) guna memperkuat regulasi daerah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Rombongan Pansus I DPRD Provinsi Kalsel diterima Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim Yordan M. Batara Goa. Syaripuddin menyebutkan pertemuan tersebut mendiskusikan tentang penguatan Perda, antara lain penguatan peran Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama Bapemperda.

Selain itu, pria akrab disapa Bang Dhin tersebut mengungkapkan tukar pendapat tersebut membahas penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum melalui pendekatan “Omnibus Law” pelibatan publik secara luas dalam proses penyusunan Perda.

Kemudian peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan profil hukum berbasis elektronik agar lebih mudah masyarakat.mengakses. “Kami berharap melalui studi komparasi, Ranperda yang sedang kami bahas bisa benar-benar diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaripuddin.

Syaripuddin menambahkan kunjungan DPRD Provinsi Kalsel tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan regulasi yang lebih adaptif, berkualitas, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan daerah. Studi komparasi Pansus Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah DPRD Provinsi Kalsel itu ke Jatim pada 6-8 Maret 2025. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengapresiasi Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin yang selama ini bersinergi dengan lembaga legislatif saat menjalankan tugas. “Kami juga mengapresiasi terutama kepada Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto yang selama ini terus bersinergi dengan DPRD Kalsel saat menjalankan tugas,” ujar Supian sesudah menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Lanal Banjarmasin, Sabtu, (8/3/2025).

Didik Kusyanto terpilih mengikuti Pendidikan Reguler (Dikreg) LIII Sesko TNI 2025, kemudian digantikan Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan yang sebelumnya menjabat Komandan KRI GNR-332 Satkor Koarmada II. “Terima kasih banyak atas pengabdian dan loyalitas yang sudah diberikan Pa Didik selama ini, kita doakan beliau selalu sehat dan sukses mengikuti Dikreg Sesko TNI tahun ini,” ucap Supian.

Politikus senior Partai Golkar itu juga mengucapkan selamat kepada Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan yang kini mengemban amanah menjadi DAN Lanal Banjarmasin. Ia berharap Danlanal Banjarmasin yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan efektif untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Kalsel.

“Selamat datang Kolonel Laut Ahmad Hasan, semoga cepat beradaptasi dan berkolaborasi untuk menciptakan kehidupan maritim yang aman dan berkelanjutan terutama di Kalsel,” tutur Supian. Saat menghadiri acara pisah sambut dan Sertijab Danlanal Banjarmasin tersebut, Supian didampingi Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel Hj Farida Supian HK. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel tetap bersinergi agar menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Supian, mengatakan sempat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Kalsel dari Ruben Artia Lumbantoruan kepada Andrianto.

Ruben kini menjabat Direktur Pemeriksaan VI A Ditjen Pengelolaan Kas Negara (PKN) VI dan Andriyanto sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Selain mengucapkan selamat kepada kedua pejabat BPK yang mendapat jabatan baru, Supian menekankan penting hubungan sinergi.

“Atas nama DPRD Kalsel, kami mengucapkan selamat bertugas untuk Pak Andriyanto. Semoga sinergi kita dapat terus berlanjut untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi keuangan terutama di Kalsel,” harap Supian, Jumat, (7/3/2025).

Sebagai catatan pada masa kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin, Pemprov Kalsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan sangat penting pada pemerintahan daerah sebagai penggerak birokrasi. Supian menyampaikan hal itu usai menghadiri pelantikan Pejabat (Pj) Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin oleh Gubernur Kalsel H Muhidin di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu, (5/3/2025).

Menurut Supian, Sekda juga memiliki menjaga stabilitas rodan dan jalan pemerintahan di daerah. Sebagai Ketua DPRD Kalsel, Supian siap mendukung dan bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat provinsi setempat.

“Sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif penting untuk menjalankan kebijakan dan program yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Mari kita bekerja bersama, merangkul semua,” tutur Supian.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Muhidin pun melantik Tim Penggerak PKK provinsi serta kabupaten/kota dan pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) se-Kalsel.Pada momentum tersebut, Muhidin menyerahkan Memori Jabatan dan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati/Wali Kota se-Kalsel.

Ketua DPRD Kalsel menghadiri acara tersebut bersama Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel Ny Hj. Farida Supian HK, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada M Syarifuddin sebagai Pj Sekdaprov setempat. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengajak seluruh elemen masyarakat di provinsinya agar meningkatkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ajakan orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pengprov) tersebut dalam pidato singkat pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK, Selasa, (4/3/2025) sore.

Pada kesempatan rapat paripurna tersebut, Muhidin menyatakan, untuk menjawab berbagai tantangan dia kemukakan visi “Kalsel Bekerja” yaitu Kalimantan Selatan berkelanjutan, berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan.

Menurut dia, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemprov dan DPRD Kalsel perlu duduk bersama, bersinergi menyusun kebijakan daerah yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

“Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), kami membawa semangat ‘Bekedja Bersama Merangkul Semua’ sebagai fondasi,” demikian H Muhidin.

Kehadiran pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut, Muhidin bersama Wagubnya H Hasnuryadi, dan mendampingi Ketua Dewan memimpin rapat paripurna itu ketiga wakilnya masing-masing H Kartoyo SM (NasDem), H Muhammad Alpiya Rakhman (Gerindra) serta Desy Oktavia Sari. (PAN).

Mengakhiri pidatonya Gubernur Muhidin menyampaikan pantun dalam bahasa daerah Banjar Kalsel yang intinya bertekad memberikan pengabdian untuk kemajuan Banua.

Selain itu, menekankan arti penting kebersamaan dalam membangun serta memajukan Banua atau Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota. Pimpinan DPRD Kalsel dan anggotanya kemudian buka puasa bersama dengan wartawan/anggota Press Room Dewan provinsi tersebut di “0” (nol) kilometer atau eks perkantoran Gubernur setempat – Jalan Sudirman Banjarmasin. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengharapkan dalam kepemimpinan baru provinsinya “merangkul semua membangun Banua” (maksudnya mengutamakan kebersamaan dalam membangun daerah).

Harapan itu seiring dengan sudah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel masing-masing H Muhidin dan H Hasnuryadi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara – Jakarta, Kamis, (20/2/2025).

Harapan lain dari Ketua DPRD Kalsel dua periode itu kepada kepemimpinan baru provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota yaitu menata kota, membangun desa.

Selain itu, tidak ada yang dikecilkan dan yang lebih utama tak kubu-kubuan dalam membangun Banua, lanjut Supian HK yang terpilih kembali untuk ketiga kali menjadi anggota DPRD Kalsel.

Politikus senior Partai Golkar asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menyebutkan, provinsinya kini ada 2.019 desa dengan penduduk cukup beragam.

Sementara itu, H Muhidin menyatakan, pihaknya atau pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel akan lebih mengeratkan kerja sama dengan legislatif guna memajukan dan membangun Banua.

“Karena DPRD atau lembaga legislatif sebagai pengawas ataupun kontrol terhadap kerja kami eksekutif,” kata mantan Wali Kota Banjarmasin dan mantan Wakil Gubernur Kalsel tersebut.

Sesudah pelantikan, semua Gubernur mengikuti orientasi di Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang Jawa Tengah mulai 21 Februari 2025 selama delapan hari. “Untuk penanganan daerah sementara oleh Wakil Gubernur bersama Sekda,” demikian Muhidin. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah atau “RIDA” serta Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Kartoyo SM didampingi salah satu Wakil Ketua lainnya H. Muhammad Alpiya Rakhman memimpin Rapat Paripurna di Banjarmasin, Rabu, (19/2/2025).

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifudin mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin mengapresiasi pengesahan dua raperda menjadi perda tersebut. Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BP Perda DPRD Provinsi Kalsel berharap Perda tentang RIDA dapat menambah kemajuan pembangunan bagi provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.

“Karena riset dan inovasi merupakan upaya yang struktur yang dalam sistem pelaksanaannya dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah dan berdampak pada peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Wakil Ketua BP Perda DPRD Kalsel Firman Yusi. Karena itu, lanjut Firman, Perda tersebut tidak hanya sebagai ekosistem riset dan inovasi daerah, tapi harus menghasilkan dampak nyata untuk meningkatkan daya saing daerah dan perekonomian daerah.

Sedangkan, Perda Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi bertujuan memajukan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk kemajuan serta peningkatan pembangunan yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. “Sebab Keperpustakaan sarana pendidikan dan pembelajaran, sumber ilmu pengetahuan dan penelitian, dan wahana pelestarian budaya bangsa,” ungkap Firman.

Kedua Raperda yang disahkan menjadi Perda tersebut dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalsel periode 2019-2024, sehingga penyampaian hasil pembahasan disahkan BP Perda DPRD Kalsel periode 2024-2029. Pada rapat paripurna itu pula, penyampaian Raperda inisiatif DPRD Kalsel untuk pembahasan bersama dengan gubernur setempat.

Raperda inisiatif DPRD tersebut tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Komisi Daerah atas usul Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalsel dibacakan Wakil Ketua Komisi I Habib Hamid Bahasyim. Selain itu, penyampaian tiga Raperda dari eksekutif oleh M Syarifudin untuk pembahasan bersama legislatif/DPRD Kalsel.

Ketiga Raperda dari eksekutif/Pemprov Kalsel tersebut, yaitu Pembiayaan Tahun Jamak, Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. (adv/kb).