JAKARTA, onlinekoranbarito.com – MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026.

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA,” ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memaparkan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago itu, Muhidin menjelaskan bahwa Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, wilayah utara yang meliputi HSS, HST, HSU, Balangan, Tabalong dan sebagian Tapin, serta wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Tanah Bumbu, Kotabaru dan sebagian Tanah Laut.

Menurut Muhidin, kondisi lahan rawa dan gambut membuat Kalsel rentan mengalami karhutla, terutama saat musim kemarau panjang. Ia menyebut karhutla di Kalsel memiliki pola berulang yang pernah terjadi pada 2011, 2015, 2019 dan 2023. Pada 2023 lalu tercatat 2.799 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 190.394 hektare.

Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, terdapat 492 titik panas dengan delapan kejadian kebakaran yang membakar 33,52 hektare lahan. Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan hotspot tertinggi, sedangkan lahan terbakar terluas terjadi di Kabupaten Banjar.

“Vegetasi gambut mulai mengering, muka air menurun, dan titik panas diperkirakan meningkat menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September 2026,” ujar Muhidin.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Kalsel telah menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan karhutla kepada seluruh kabupaten/kota. Langkah mitigasi juga dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, sosialisasi, simulasi penanganan, patroli lapangan hingga pembangunan embung, kanal dan pintu air.

Pemprov Kalsel juga menyiapkan 1.777 personel pemadam karhutla, sekitar 3.000 personel pendukung, serta ratusan unit kendaraan operasional, patroli dan mesin pompa air untuk mendukung penanganan di lapangan.

Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla harus dimulai dari langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan seluruh daerah agar meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih cepat dan lebih kering akibat pengaruh El Nino.

Rakorsus tersebut diikuti sejumlah kepala daerah dari provinsi rawan karhutla sebagai upaya memperkuat sinergi nasional menghadapi musim kemarau 2026. (adv/aqmar/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Langkah politik Joko Widodo memperkuat PSI di daerah memicu alarm bagi stabilitas kabinet. Isu perombakan kabinet (reshuffle) Juni ini mencuat sebagai upaya meredam gejolak di akar rumput dan menjinakkan liarnya kurs dolar.

Oleh: Firdaus

DI bawah langit daerah yang kian temaram, piring-piring nasi rakyat makin menyusut. Tekanan ekonomi, melambungnya harga barang pokok, dan redupnya daya beli bermuara pada satu muara yang sama: penurunan kualitas hidup masyarakat di daerah. Namun, potret buram di lapisan bawah ini kontras dengan apa yang terpampang di etalase media sosial para elite. Di ibu kota dan pusat-pusat kekuasaan, para aktivis partai yang memiliki kedekatan dengan lingkaran istana—baik rezim terdahulu maupun sekarang—justru pamer gaya hidup megah yang mencolok mata.

Disparitas ekonomi ini ibarat sekam kering yang siap menyala. Di tengah kerentanan sosial tersebut, sebuah letup provokatif justru datang dari Solo. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka menyatakan bakal turun gunung ke tingkat kota dan kabupaten demi memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai banyak pihak sebagai langkah yang kurang sensitif.

Sejumlah analis politik melihat keberanian Jokowi bersikap jemawa bukan tanpa modal. Meski tak lagi bersemayam di Istana Negara, sang mantan presiden diduga masih memegang kendali atas jejaring informal yang masif. Ia dinilai dengan mudah dapat menggerakkan konsolidasi politik di daerah menggunakan sisa-sisa pengaruh network kekuasaan lamanya.

Bagi sebagian kalangan, manuver ini bukan lagi sekadar konsolidasi internal partai, melainkan sebuah bentuk unjuk kuasa dan provokasi politik terbuka. Di ruang publik, persepsi mengkristal: Jokowi terkesan masih mampu menggerakkan instrumen kekuasaan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Kecurigaan pun merebak bahwa kementerian atau lembaga negara yang memiliki struktur vertikal di daerah ikut memfasilitasi gerakan politik ini. Maklum, banyak pimpinan lembaga vertikal tersebut merupakan figur-figur yang ditunjuk langsung pada masa sepuluh tahun Jokowi berkuasa.

Dampak dari gesekan ini mulai terasa di lapangan. Hubungan kausalitasnya mungkin masih diperdebatkan, namun realitasnya gerakan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, mulai bergerak turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap PSI dan mengecam kedatangan Jokowi ke tanah Daeng.

Gelombang penolakan ini melempar ingatan publik pada peristiwa demonstrasi besar pada Agustus tahun lalu. Saat itu, kemarahan publik atas karpet merah politik dinasti nyaris membakar legitimasi politik nasional.

Pertanyaannya kini: akankah para pimpinan negeri ini memiliki sensitivitas untuk menahan diri? Ataukah mereka memilih abai hingga memicu ledakan sosial yang jauh lebih besar dari Agustus silam?

Meski badai politik Agustus lalu tidak sampai meruntuhkan struktur pimpinan DPR RI, situasi hari ini memberikan alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total.

Penataan ulang struktur pimpinan, kementerian, dan lembaga dinilai mendesak demi memulihkan kepercayaan publik.

Rencana perombakan kabinet (reshuffle) pada Juni ini semestinya menjadi momentum emas. Untuk memperkuat stabilitas domestik dan keamanan dalam negeri, muncul opsi strategis: menaikkan kelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Menteri Koordinator, sementara posisi Mendagri diisi oleh figur sekoci politik yang kuat seperti Sufmi Dasco Ahmad. Pergeseran ini, bersamaan dengan penggantian beberapa menteri sekunder serta kepala badan teknis, diharapkan mampu menyuntikkan energi baru bagi pemerintahan.

Sebab, musuh utama pemerintah saat ini bukanlah oposisi politik, melainkan indikator makro ekonomi yang terus memerah. Kabinet baru hasil reshuffle harus segera menyingsingkan lengan baju untuk fokus pada satu target utama: menjinakkan liarnya kurs dolar terhadap rupiah dan memotong rantai mahalnya harga-harga kebutuhan pokok di pasar.

Jika tidak, sekam kering di daerah-daerah akan benar-benar berubah menjadi api.

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan nyata dalam seluruh aspek pembangunan nasional, termasuk transformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Menurut Presiden, Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi yang menuntun langkah bangsa menuju masa depan yang adil, makmur, dan berdaulat.

Presiden menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan tersebut diwujudkan melalui program hilirisasi, industrialisasi, penguatan koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi desa, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Melalui semangat Pancasila, pemerintah terus menjalankan berbagai strategi transformasi bangsa, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, kuat, dan berdiri di atas kekuatan sendiri.

“Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” tegas Presiden.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, serta ratusan tamu undangan. Hadir pula sejumlah tokoh nasional, di antaranya Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin.

Selain itu, upacara ini juga dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran Kabinet Merah Putih, serta pejabat setingkat menteri. (asd/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, serta Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam suasana penuh keakraban, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi SMSI yang berdiri pada 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI memiliki 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Firdaus, SMSI juga tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Karena itu, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk terkait pembangunan desa.

“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, jaringan kepengurusan SMSI yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia menjadi modal penting dalam mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS. Dukungan tersebut, kata dia, akan dijalankan sesuai fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik melalui penyampaian informasi yang objektif, edukasi publik, maupun fungsi kontrol sosial.

“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menyambut positif kunjungan pengurus pusat SMSI. Menurutnya, ABPEDNAS merupakan organisasi profesi tingkat nasional yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, ABPEDNAS memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai media komunikasi dan koordinasi antaranggota BPD, penyalur aspirasi masyarakat desa, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.

Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas.

“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan SMSI dalam mendukung berbagai program organisasi, termasuk membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga merupakan implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, khususnya dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, serta memperkuat sinergi nasional bersama lembaga pemerintah dan organisasi pers.

“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah melaksanakan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia.

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Langkah kaki rombongan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan memasuki kantor pusat PT Adaro Indonesia di Jakarta bukan sekadar kunjungan biasa. Di balik pertemuan itu tersimpan harapan besar agar kekayaan batu bara di Banua tidak hanya habis digali, tetapi juga mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat Kalimantan Selatan melalui program hilirisasi yang berkelanjutan, Senin (12/5/2026).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menegaskan, pihaknya sengaja mendatangi perusahaan tambang batu bara generasi pertama di Kalsel tersebut untuk memastikan proses hilirisasi berjalan sesuai harapan masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Kalimantan Selatan, keberadaan Adaro harus mampu menghadirkan manfaat jangka panjang, bukan hanya sebatas aktivitas pengambilan hasil tambang semata.

“Bagaimanapun juga PT Adaro merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Kalsel. Karena itu kami ingin melihat secara langsung bagaimana proses hilirisasi yang dijalankan perusahaan,” ujarnya.

Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat, Komisi III juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan batu bara. Bidang yang turut membawahi urusan lingkungan hidup itu berharap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya terfokus pada wilayah ring satu dan dua.

Mustaqimah menilai, dampak lingkungan pertambangan pada akhirnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Karena itu, manfaat program CSR juga diharapkan dapat dirasakan secara merata.

“Iya harapannya CSR tentu saja sampai kepada seluruh masyarakat Kalsel, karena dampak lingkungan yang dihadapi tidak hanya dirasakan ring satu, dua, dan tiga, tetapi seluruh provinsi,” tuturnya.

Sementara itu, Head External Relations PT Adaro Indonesia, Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi III DPRD Kalsel bersama rombongan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel.

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antara perusahaan dengan pemerintah daerah, khususnya terkait reklamasi, pengelolaan pascatambang, hilirisasi, hingga pemerataan pelaksanaan CSR.

Antonio menegaskan, Adaro berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Selatan, baik untuk masyarakat sekitar wilayah operasional maupun pemerintah daerah secara menyeluruh.

“Komitmen kami, kehadiran Adaro tentunya memberikan kontribusi terbaik, tidak hanya untuk ring satu dan ring dua, tetapi secara keseluruhan bagi daerah,” pungkasnya. (adv/kb). 

JAKARTA, onlinekoranbarito.com — Anjungan Provinsi Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih predikat Terbaik I kategori resolusi terbaik pada ajang Pradana Nitya Budaya TMII Awards 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, pada puncak peringatan HUT ke-51 TMII di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pradana Nitya Budaya TMII Awards merupakan penghargaan dari Kementerian Kebudayaan RI bersama TMII kepada anjungan daerah terbaik di Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan pengelolaan budaya daerah.

Pada tahun 2026, terdapat 13 anjungan daerah yang masuk nominasi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Selatan.

Anjungan Kalsel dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari revitalisasi fisik dan fungsi anjungan sebagai etalase budaya, tata kelola dan pelayanan publik, hingga penguatan narasi budaya dan pemanfaatan teknologi dalam pelestarian budaya.

Selain itu, anjungan Kalsel juga dianggap berhasil menghadirkan pengalaman budaya yang autentik serta menjadi pusat aktivitas kreatif dan pengembangan potensi daerah.

Prestasi ini sekaligus mempertahankan capaian serupa yang diraih Kalimantan Selatan pada tahun 2025 lalu.

Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Ariadi Noor menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola anjungan, hingga para pelaku seni dan budaya.

“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pengelolaan anjungan agar budaya Banua tetap hidup dan semakin dikenal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pesan Gubernur H. Muhidin agar seluruh pihak tidak cepat berpuas diri dan terus berinovasi dalam menampilkan kekayaan budaya daerah yang relevan bagi generasi muda.

“Anjungan harus terus menjadi ruang budaya yang informatif, atraktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjut Ariadi, akan terus memperkuat peran anjungan sebagai pusat promosi budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata daerah melalui berbagai pertunjukan seni, pameran produk unggulan, hingga kolaborasi komunitas.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen untuk mendorong inovasi pengelolaan budaya daerah di TMII.

Menurutnya, TMII yang kini memasuki usia ke-51 tahun tetap relevan sebagai etalase budaya Indonesia yang merepresentasikan keberagaman nusantara dari Sabang hingga Merauke.

“TMII adalah etalase budaya kita yang menampilkan kekayaan dan keberagaman Indonesia. Ini harus terus dijaga dan dikembangkan agar tetap menjadi kebanggaan nasional,” ujar Fadli Zon. (adv/kb).

MAGELANG, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK, menegaskan komitmennya untuk menerapkan berbagai ilmu dan pengalaman yang diperoleh usai mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat berada di Magelang, Rabu (15/4/2026), menjelang dimulainya kegiatan retret yang berlangsung selama lima hari hingga 19 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh para pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia.

Retret tersebut bertujuan memperkuat pemahaman kebangsaan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta mempererat sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung program pembangunan nasional.

Pada hari pertama pelaksanaan, Supian HK menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga menegaskan tekadnya untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat demi meningkatkan kinerja lembaga legislatif di Kalimantan Selatan.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan berbagai materi pembekalan, terlibat dalam diskusi strategis, serta mengikuti kegiatan lapangan yang difasilitasi oleh pihak Akademi Militer.

Supian HK berharap, hasil dari retret tersebut dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat peran DPRD Kalsel, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan pembangunan di daerah.

Sesuai jadwal, kegiatan retret ini akan berakhir pada 19 April 2026 dan ditutup dengan upacara penutupan yang diikuti seluruh peserta. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhidin meraih prestasi membanggakan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Lantai 11 Ciputra World, Senin (13/4/2026).

Dalam ajang bergengsi tersebut, Gubernur Muhidin menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2026 dengan medali Golden Trophy. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalsel.

Sekdaprov Kalsel hadir didampingi Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel Firmansyah, serta Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor.

Penghargaan ini diberikan atas peran dan kontribusi Gubernur Kalimantan Selatan dalam membina serta mendukung peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Perkreditan Rakyat, sehingga mampu menunjukkan kinerja yang baik dan berprestasi.

Top Pembina BUMD merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil membina dan mendukung BUMD dalam meningkatkan kinerja, tata kelola perusahaan, serta kontribusi terhadap perekonomian daerah. Penilaian juga mencakup aspek inovasi, pencapaian kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.

Selain penghargaan kepada Gubernur Muhidin, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin juga menerima penghargaan sebagai Top CEO BUMD 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kado istimewa menjelang peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Syarifuddin berharap penghargaan tersebut dapat mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

Ajang TOP BUMD Awards sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap BUMD di seluruh Indonesia yang dinilai memiliki kinerja baik serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. (adv/kb).