Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Umum

Lima SKPD Batola Dirancang Merger, Berlaku Mulai 2027

Oleh Eka Sri Tanjung Jaya · 17 November 2026 · 2 menit baca · 3 views

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemkab Barito Kuala (Batola) menyiapkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari langkah efisiensi birokrasi dan anggaran.

Dalam penataan tersebut, jumlah SKPD di lingkungan Pemkab Batola direncanakan berkurang dari 29 menjadi 24. Lima SKPD akan dilebur ke dalam struktur organisasi yang baru.

Rencana ini menjadi salah satu materi yang dibahas Bapemperda DPRD Batola bersama Bagian Hukum Setdakab Batola dalam pembahasan Propemperda 2027, Selasa (17/11/2026).

Ketua Bapemperda DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum, menyebut ada 15 Raperda yang diajukan Pemkab Batola untuk masuk dalam program pembentukan perda tahun depan.

“Usulan yang ada akan kita bahas bersama, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain penataan organisasi, DPRD juga memberikan perhatian terhadap aturan pemerintahan desa. Terutama yang berkaitan dengan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa menjelang Pilkades serentak 2027.

Menurut Hendri, regulasi tersebut perlu dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaan pemerintahan desa dan tahapan Pilkades memiliki dasar aturan yang jelas.

Mengenai penggabungan SKPD, ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghemat anggaran.

“Artinya ada lima SKPD yang akan digabung. Hal ini kita lakukan karena efisiensi anggaran,” ungkap Hendri.

Di sisi lain, Kepala Bagian Hukum Setdakab Batola, Mahardhika Prima Wijaya Rosadi, mengatakan pembahasan tidak hanya menyangkut Raperda. Pemkab juga melakukan pembenahan terhadap mekanisme penyusunan produk hukum daerah.

Salah satunya dengan menata Propemperkada. Dengan penataan ini, penyusunan peraturan kepala daerah diharapkan memiliki jadwal dan perencanaan yang lebih terarah.

Mahardhika mengatakan penataan SOTK ditargetkan selesai tahun ini. Setelah itu, struktur organisasi baru tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada 2027.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih efektif sekaligus menekan penggunaan anggaran daerah. (adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak