Petani Pulang Pisau Didorong Lebih Terlindungi dan Berdaya
PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Petani tidak hanya membutuhkan lahan untuk bercocok tanam, tetapi juga kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko usaha, akses sarana produksi, hingga jaminan peluang pemasaran hasil panen. Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam mendorong lahirnya regulasi yang mampu memperkuat sektor pertanian.
Melalui uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, legislatif berupaya merumuskan aturan yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi hukum, tetapi juga berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi petani di lapangan.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, Sabtu (10/10/2026), mengatakan uji publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan regulasi. Tahapan tersebut diperlukan agar rancangan aturan yang dibahas dapat mengakomodasi persoalan, kondisi, serta kebutuhan masyarakat yang nantinya menjadi sasaran kebijakan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu kunci dalam merumuskan regulasi yang relevan dengan karakteristik pertanian di Kabupaten Pulang Pisau. Aspirasi petani, masukan perangkat daerah, instansi terkait, serta pihak yang memahami sektor pertanian diperlukan untuk memperkaya substansi Raperda.
Dari proses tersebut, berbagai kebutuhan perlindungan petani maupun peluang pengembangan usaha tani diharapkan dapat teridentifikasi secara lebih komprehensif, sehingga aturan yang disusun memiliki arah dan manfaat yang jelas.
Raperda ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perlindungan petani, terutama menghadapi risiko usaha, gangguan produksi, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, hingga persoalan pemasaran hasil panen.
Perlindungan tersebut dinilai penting agar petani memiliki dukungan yang lebih kuat dalam menjalankan usaha, sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keberlangsungan produksi dan pendapatan.
Namun, upaya memperkuat sektor pertanian tidak cukup hanya melalui perlindungan. Pemberdayaan juga menjadi bagian penting dalam rancangan regulasi tersebut, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses informasi dan teknologi pertanian, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
Dengan penguatan tersebut, petani diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan usaha yang dijalankan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil pertanian.
Uji publik Raperda ini turut melibatkan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang selama ini memberikan pendampingan dalam penyusunan Raperda inisiatif DPRD. Perangkat daerah, instansi terkait, perwakilan petani, serta sejumlah pihak yang berkaitan dengan sektor pertanian juga hadir untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap materi rancangan peraturan.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam uji publik tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan sebelum Raperda melanjutkan tahapan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD Pulang Pisau berharap regulasi yang nantinya disusun tidak berhenti sebagai dokumen hukum, melainkan mampu menjadi pijakan kebijakan dalam memperkuat perlindungan petani, mengembangkan kapasitas usaha tani, serta membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.(adv/kb).
