Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalsel

DPRD Pulang Pisau Siapkan Regulasi untuk Menguatkan UMKM

Oleh Ikhsan · 10 Oktober 2026 · 3 menit baca · 0 views

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif membutuhkan lebih dari sekadar modal untuk bertahan dan berkembang. Kemudahan berusaha, pendampingan, peningkatan kualitas produk, hingga akses pemasaran menjadi bagian penting yang menentukan keberlangsungan usaha di tengah persaingan ekonomi.

Kebutuhan tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pulang Pisau melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro serta Pengembangan Ekonomi Kreatif. Upaya merumuskan regulasi itu dilakukan melalui uji publik guna menyerap aspirasi dan memastikan materi aturan sesuai kebutuhan pelaku usaha di daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Nasrun Rambe, Sabtu (10/10/2026), menyampaikan bahwa uji publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan regulasi. Forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun pandangan, masukan, dan usulan dari berbagai pihak sebelum materi Raperda disempurnakan.

Menurutnya, regulasi yang disusun perlu memperhatikan persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha mikro maupun ekonomi kreatif, sehingga kebijakan yang nantinya dilahirkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu memberikan arah bagi pengembangan usaha masyarakat.

Dalam aspek perlindungan, kepastian berusaha, kemudahan memperoleh informasi, akses pembinaan, serta ketersediaan fasilitas pendukung menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Kehadiran aturan diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang program yang lebih terarah, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha dan kemampuan keuangan daerah.

Di sisi lain, pemberdayaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pelaku usaha mikro perlu mendapat ruang untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha, memperbaiki kualitas produk, mengembangkan kemasan, memanfaatkan teknologi digital, hingga memahami strategi pemasaran.

Penguatan kemampuan tersebut menjadi penting agar usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang, memiliki daya saing, dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Potensi ekonomi kreatif juga menjadi perhatian dalam rancangan regulasi ini. Kreativitas, keterampilan, ide, serta kekayaan budaya lokal dapat menjadi modal untuk menciptakan produk bernilai ekonomi. Kerajinan, kuliner khas, karya seni, dan berbagai produk kreatif lainnya memiliki peluang untuk berkembang apabila didukung inovasi, pembinaan, promosi, serta akses pasar yang memadai.

Uji publik yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pulang Pisau tersebut turut melibatkan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, perangkat daerah, instansi terkait, perwakilan pelaku usaha mikro, organisasi usaha, serta pelaku dan organisasi ekonomi kreatif.

Keterlibatan berbagai unsur itu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, maupun usulan yang selama ini dihadapi. Aspirasi tersebut menjadi bahan penting agar regulasi yang dirancang mampu mengakomodasi kondisi usaha lokal dan tidak terlepas dari realitas di lapangan.

Masukan yang dihimpun selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan materi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui Bapemperda, DPRD Pulang Pisau berupaya menghadirkan regulasi yang dapat menjadi pijakan bagi perlindungan usaha mikro sekaligus pengembangan ekonomi kreatif. Harapannya, aturan tersebut nantinya mampu mendukung pertumbuhan usaha lokal, memperluas kesempatan kerja, membuka peluang pasar, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.(adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak