Sekretariat DPRD Batola Integrasikan SOP Fasilitasi Kedewanan

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala M. Haris Isroyani, S.Sos. melaksanakan Sosialisasi Implementasi Integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 24 dan 29 September 2026 di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan yang diusung M. Haris Isroyani melalui program bertajuk “ISO PRO: Strategi Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan Kedewanan melalui Integrasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.”

Sosialisasi diikuti para pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala serta stakeholder terkait. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman sekaligus menghimpun masukan terkait proses integrasi SOP yang akan diterapkan dalam mendukung fasilitasi kegiatan kedewanan.

Melalui sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai alur layanan, pembagian tugas, hingga kebutuhan dokumen dalam pelaksanaan kegiatan DPRD. Setiap tahapan pekerjaan dijelaskan agar masing-masing bagian memahami urutan proses dan tanggung jawabnya sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai dokumen yang harus disiapkan dan diteruskan ketika proses pekerjaan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Tahapan yang terdapat dalam draf SOP kemudian dicocokkan dengan proses kerja yang selama ini dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari.

Selain pemaparan materi, kegiatan menjadi ruang bagi pegawai dan stakeholder untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta masukan terhadap sejumlah prosedur yang masih memerlukan penyesuaian. Berbagai masukan tersebut dicatat sebagai bahan penyempurnaan agar SOP yang diterapkan nantinya dapat lebih mudah dipahami dan digunakan.

Dari kegiatan tersebut, pegawai dan stakeholder terkait memperoleh pemahaman bersama mengenai alur layanan, pembagian tugas, serta kebutuhan dokumen dalam integrasi SOP. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi bagian penting sebelum SOP diterapkan dalam pelaksanaan layanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.

M. Haris Isroyani mendorong agar implementasi ISO PRO tidak sebatas menghasilkan dokumen SOP, tetapi juga mampu membangun kesamaan pemahaman dan pola kerja antarpegawai serta stakeholder terkait. Dengan demikian, proses fasilitasi kegiatan kedewanan diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi, terarah, dan efektif.

Selanjutnya, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta dan stakeholder menjadi bahan penyempurnaan prosedur agar integrasi SOP yang diterapkan dapat menyesuaikan kebutuhan serta kondisi nyata dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).