Rp20 Miliar Karhutla Pulang Pisau Masih Menyisakan Tanda Tanya
PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Di tengah upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kejelasan anggaran menjadi bagian penting yang tak kalah dari kesiapan personel dan peralatan di lapangan.
Dana Rp20 miliar yang disebut berasal dari dukungan pemerintah pusat dikabarkan telah masuk ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Namun, status anggaran dan mekanisme penggunaannya hingga kini masih memerlukan penjelasan resmi, terutama terkait apakah dana tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang penggunaannya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) atau tambahan BTT daerah.
Kepastian mekanisme ini menjadi penting, mengingat penganggaran dalam kondisi tanggap darurat memiliki ketentuan tersendiri. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tertanggal 9 September 2026 mengatur penggunaan bantuan pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya untuk penanganan karhutla, termasuk di Kalimantan Tengah.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (2/10/2026), menjelaskan bahwa penanganan bencana yang telah berstatus tanggap darurat menggunakan mekanisme BTT.
“Untuk status tanggap darurat harus dianggarkan di BTT,” tulisnya.
Pernyataan tersebut menjelaskan mekanisme penganggaran saat kondisi tanggap darurat. Namun, belum secara spesifik menjawab bagaimana kedud dana Rp20 miliar yang disebut telah masuk ke BKAD Pulang Pisau, termasuk sumber penerimaan dan dokumen yang menjadi dasar pengelolaannya.
Sebab, bantuan pemerintah pusat dan BTT memiliki perbedaan dari sisi sumber dana maupun mekanisme administrasi. Penelusuran terhadap dokumen resmi menjadi penting untuk memastikan apakah Rp20 miliar tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang pemanfaatannya melalui BTT, atau tambahan anggaran BTT Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dari dukungan pusat.
Gambaran mekanisme serupa pernah disampaikan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Daerah tersebut menyebut menerima bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada 9 September 2026, dengan pemanfaatan untuk kondisi tanggap darurat melalui BTT.
Informasi tersebut dapat menjadi pembanding dalam memahami skema penyaluran bantuan. Namun, mekanisme yang diterapkan di Kayong Utara tidak serta-merta menjadi gambaran pengelolaan dana di Pulang Pisau, sehingga tetap diperlukan keterangan dan dokumen resmi dari pemerintah daerah setempat.
Kejelasan mengenai dana Rp20 miliar setidaknya mencakup sumber penerimaan, tanggal dana masuk, dokumen penganggaran, perangkat daerah yang bertanggung jawab, mekanisme pencairan hingga rincian kegiatan yang dibiayai.
Hal ini juga menyangkut kepastian apakah dana tersebut telah dapat direalisasikan untuk mendukung penanganan karhutla yang berlangsung di sejumlah wilayah Pulang Pisau, termasuk bagaimana realisasi dan sisa anggaran nantinya dicatat.
Sebelumnya, media telah melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau pada 28/9/2026. Sejumlah pertanyaan diajukan, mulai dari sumber dan status dana Rp20 miliar, proses pencairan, penerimaan oleh BPBD, realisasi, sisa anggaran, rincian penggunaan hingga dasar hukum pengelolaannya.
Namun, hingga Jumat (2/10/2026), BPBD Pulang Pisau belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.
Kejelasan dana ini bukan untuk menyimpulkan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran, melainkan memastikan informasi yang beredar dapat ditelusuri berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah penanganan karhutla yang membutuhkan kesiapan dan dukungan anggaran, keterbukaan mengenai status dana Rp20 miliar menjadi penting. Publik berhak mengetahui sumber dana, mekanisme pengelolaan, pihak yang bertanggung jawab serta peruntukannya.
Penjelasan resmi dari BPBD, BKAD maupun Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang masih tersisa, sekaligus memberikan gambaran utuh mengenai dukungan anggaran untuk penanganan karhutla di daerah tersebut.(adv/kb).
