Paripurna KUPA-PPAS Pulang Pisau Tertunda Target Akhir September
PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bahkan, persiapan penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat membuat agenda penting DPRD harus kembali mengalami penundaan.
Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang semula dijadwalkan Jumat (11/9/2026), terpaksa diundur selama satu minggu.
Agenda tersebut sekaligus direncanakan untuk menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menjelaskan penundaan dilakukan menyusul permintaan pihak eksekutif yang membutuhkan tambahan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemerintah pusat bagi penanganan karhutla.
“Jadi Bupati meminta ini ditunda untuk satu minggu. Teman-teman SKPD mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan penggunaan dana yang dibantu dari pusat,” kata Tandean.
Menurutnya, kesiapan perangkat daerah menjadi hal penting agar penggunaan dana bantuan tersebut berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh persyaratan, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dapat dipenuhi sebelum anggaran dimanfaatkan.
Dana bantuan tersebut diharapkan bisa segera mendukung langkah penanganan karhutla di Kabupaten Pulang Pisau tanpa harus menunggu seluruh proses perubahan APBD selesai.
Atas pertimbangan itu, DPRD menyatakan mendukung permintaan penundaan yang disampaikan pemerintah daerah. Tandean menegaskan, kepentingan penanganan bencana harus menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Prinsipnya di DPRD kita support, mendukung, artinya mempermudah urusan eksekutif, apalagi ini terkait dengan kebencanaan,” ujarnya.
Meski demikian, penundaan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Waktu pembahasan Perubahan APBD 2026 semakin terbatas, terlebih tahapan sebelumnya juga telah mengalami keterlambatan sekitar dua pekan.
Tandean mengakui, kondisi tersebut membuat DPRD harus kembali menyesuaikan jadwal agar seluruh tahapan pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai mekanisme dan diselesaikan tepat waktu.
“Sebenarnya secara urutannya kita sudah molor. Ini sudah dua minggu kita tertunda, karena kemarin juga atas pemerintahan eksekutif kita tunda, sekarang ini ditunda kembali,” jelasnya.
Kendati menghadapi keterbatasan waktu, DPRD tetap memasang target agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan pada akhir September 2026.
Tandean berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif semakin intensif sehingga penundaan tidak kembali terjadi. Dengan begitu, kebutuhan penanganan karhutla tetap dapat diprioritaskan, sementara pembahasan perubahan anggaran daerah juga dapat dituntaskan sesuai target. (adv/kb).
