Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

Anggaran Karhutla Mengubah Jadwal Paripurna DPRD Pulang Pisau

Oleh Ikhsan · 11 September 2026 · 2 menit baca · 0 views

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Pembahasan anggaran daerah kembali harus menyesuaikan agenda. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang dijadwalkan membahas Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2026 kembali ditunda, menyusul permintaan pemerintah daerah untuk menyesuaikan penggunaan bantuan pemerintah pusat bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penundaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan bantuan, sehingga penganggaran penanganan karhutla dapat dipersiapkan sesuai ketentuan.

Wakil Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Jayadikarta, menyampaikan penyesuaian diperlukan agar pemerintah daerah memiliki waktu mempersiapkan penggunaan bantuan tersebut secara tepat, khususnya untuk mendukung penanganan bencana karhutla.

Paripurna yang dijadwalkan Jumat (11/9/2026) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pulang Pisau itu semula memuat dua agenda penting. Selain nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2026, rapat juga dijadwalkan menutup Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 sekaligus membuka Masa Persidangan III.

Namun, kedua agenda tersebut akhirnya ditunda. Pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebutuhan penganggaran terkait bantuan penanganan karhutla yang menjadi salah satu prioritas dalam kondisi darurat.

Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, mengatakan pihaknya memahami pertimbangan pemerintah daerah dalam meminta penundaan. Menurutnya, penanganan bencana memerlukan dukungan anggaran yang tepat, terlebih bantuan pemerintah pusat perlu dipersiapkan penggunaannya sesuai ketentuan.

DPRD, kata dia, pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah daerah dalam mempermudah proses pemanfaatan bantuan tersebut, mengingat anggaran berkaitan langsung dengan upaya penanganan karhutla.

Meski demikian, penundaan paripurna turut berdampak terhadap tahapan pembahasan APBD Perubahan yang sebelumnya telah mengalami penundaan. Kondisi ini membuat DPRD harus kembali menyesuaikan agenda agar pembahasan anggaran tetap berjalan dan tidak melewati target yang telah ditetapkan.

Tandean menegaskan, DPRD masih menargetkan penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat dilakukan pada akhir September. Dengan waktu yang semakin terbatas, penyesuaian jadwal pembahasan bersama pemerintah daerah menjadi langkah yang perlu dilakukan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan.

Situasi ini menunjukkan pembahasan APBD Perubahan tidak semata berkaitan dengan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah. Ketika terdapat dukungan pendanaan untuk penanganan kondisi darurat, pemerintah daerah juga harus memastikan aspek teknis dan ketentuan penggunaannya terpenuhi sebelum anggaran dibahas lebih lanjut.

Pemkab dan DPRD kini memiliki waktu sekitar satu pekan untuk mempersiapkan penyesuaian tersebut sebelum agenda pembahasan kembali dilanjutkan. Di tengah kebutuhan penanganan karhutla dan tenggat penetapan APBD Perubahan, koordinasi kedua lembaga menjadi penting agar kepentingan penanggulangan bencana tetap berjalan tanpa mengabaikan tahapan penganggaran daerah.
(adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak