Pemkot Banjarmasin Minta Dukungan Kementerian UMKM

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, agar naik kelas terus diperkuat Pemerintah Kota Banjarmasin.

Tak hanya mengandalkan akses permodalan, Pemkot Banjarmasin kini mendorong penguatan UMKM dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, legalitas, standardisasi hingga perluasan akses pasar.

Langkah tersebut salah satunya dibahas Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat mengunjungi Kementerian UMKM RI. Rabu (2/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Yamin diterima Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.

Pertemuan itu menjadi ruang bagi Pemkot Banjarmasin untuk mendorong penguatan UMKM daerah melalui hilirisasi produk unggulan, peningkatan kualitas produksi, standardisasi, legalitas usaha, akses pembiayaan hingga pemasaran.

Menurut Yamin, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan akses modal. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan agar mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas produk.

“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.

Karena itu, Pemkot Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu dan daya saing produk UMKM lokal.

Selain persoalan produksi, pembahasan juga menyentuh kebutuhan pelaku UMKM terhadap legalitas dan sertifikasi.

Pemkot Banjarmasin mengusulkan fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare serta dukungan pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kemudian, penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, perluasan pasar serta dukungan terhadap digitalisasi juga menjadi bagian dari usulan Pemkot Banjarmasin.

Dalam pertemuan tersebut, Yamin juga menyampaikan pentingnya optimalisasi pemanfaatan SAPA UMKM, platform yang dikembangkan Kementerian UMKM untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan UMKM.

Platform tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan akses terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi hingga perluasan pasar.

Pemkot Banjarmasin mengusulkan agar pemanfaatan SAPA UMKM dapat dioptimalkan sehingga intervensi kepada pelaku usaha bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing.

Sebab, persoalan yang dihadapi pelaku UMKM tidak selalu sama. Sebagian membutuhkan penguatan produksi, sementara lainnya masih menghadapi kendala legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital maupun pembiayaan.

Yamin menyebut penguatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang menempatkan peningkatan kualitas dan daya saing produk, sertifikasi dan standardisasi, perluasan pembiayaan, kemitraan, rantai pasok serta pemasaran sebagai bagian penting dalam pemberdayaan UMKM.

Dalam konteks program nasional, Kementerian UMKM juga mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja pada periode 2026–2029.

Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai intervensi pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital dan pembiayaan.

Bagi Banjarmasin, penguatan hilirisasi menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan UMKM.

Produk unggulan daerah diharapkan tidak hanya berhenti pada produksi untuk kebutuhan pasar lokal, tetapi mampu memiliki nilai tambah, memenuhi standar dan membuka peluang masuk ke rantai pasok maupun pasar yang lebih luas.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya Pemkot Banjarmasin membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah pelaku usaha, tetapi juga berkembang dari kualitas dan daya saing produknya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Banjarmasin merencanakan pelaksanaan Kumitra atau Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.

Program Kumitra merupakan agenda Kementerian UMKM yang dirancang untuk mendekatkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis.

Dengan rangkaian dukungan tersebut, penguatan UMKM Banjarmasin diarahkan tidak berhenti pada bantuan modal, tetapi bergerak menuju ekosistem usaha yang lebih lengkap dari alat produksi, legalitas dan standardisasi hingga akses pasar serta kemitraan. (adv/kb).