Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

Utang Hampir Rp50 Miliar Bayangi Perubahan APBD Pulang Pisau DPRD Pulang Pisau Soroti Beban U

Oleh Ikhsan · 10 Agustus 2026 · 2 menit baca · 0 views

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Beban kewajiban pembayaran utang tahun anggaran 2025 menjadi salah satu persoalan yang harus dicermati Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun perubahan APBD 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kewajiban tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp50 miliar. Angka ini menjadi perhatian DPRD karena harus disikapi secara hati-hati di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menegaskan bahwa tidak seluruh kewajiban tersebut harus diselesaikan secara bersamaan. Pemerintah daerah perlu melakukan penelaahan untuk memilah kewajiban yang harus segera dibayarkan dan yang masih memungkinkan ditunda.

“Total secara keseluruhan hampir Rp50 miliar, tetapi ada yang sifatnya masih bisa ditunda dan ada yang memang wajib dibayar. Nanti kita lihat lagi berapa yang memang wajib dibayar,” kata Tandean di Pulang Pisau, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tekanan, terutama untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin pemerintahan.

Bahkan, penyusunan APBD murni 2026 sebelumnya dilakukan dengan kondisi anggaran berimbang. Namun, dalam perhitungannya belum mencakup kebutuhan belanja pegawai untuk dua bulan.

Situasi tersebut membuat pembahasan perubahan APBD 2026 membutuhkan kecermatan lebih dari pihak eksekutif maupun legislatif. Setiap alokasi anggaran harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar penyelesaian kewajiban tidak mengorbankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Di tengah keterbatasan tersebut, Tandean berharap pemerintah pusat turut memberikan dukungan penguatan fiskal kepada daerah yang memiliki kemampuan keuangan terbatas.

Ia menyebutkan, pemerintah pusat berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp20,5 triliun untuk membantu pembiayaan belanja pegawai bagi daerah yang dinilai belum memiliki kemampuan fiskal memadai, terutama dalam memenuhi kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemerintah pusat mengalokasikan mencapai Rp20,5 triliun khusus untuk membiayai belanja pegawai yang memang masih dianggap daerah tidak punya kemampuan untuk membayar pegawai, khususnya PPPK,” ujarnya.

Tandean berharap dukungan anggaran tersebut dapat segera direalisasikan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengatur prioritas belanja dalam perubahan APBD 2026.

Sebaliknya, apabila dukungan penguatan fiskal dari pemerintah pusat belum terealisasi, pemerintah daerah perlu mengambil langkah efisiensi terhadap sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi keuangan daerah tetap terkendali, sementara kewajiban yang harus diselesaikan dapat dipenuhi tanpa mengabaikan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak