Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

Transfer Pusat Menurun Pulang Pisau Hadapi Tekanan Anggaran

Oleh Ikhsan · 10 Agustus 2026 · 2 menit baca · 1 views

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah, sehingga penyusunan program dan belanja harus dilakukan lebih cermat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Gambaran kondisi keuangan daerah itu disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (10/8/2026).

Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 sekaligus rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Jayadikarta menjelaskan, penyusunan perubahan anggaran tahun ini dihadapkan pada tantangan fiskal menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak terhadap penurunan transfer ke daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi sekaligus kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

“Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan,” ujarnya.

Berdasarkan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp805,82 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Sementara itu, rencana belanja daerah mencapai Rp812,26 miliar yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

Dengan komposisi tersebut, struktur perubahan APBD 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp6,44 miliar. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Komposisi anggaran tersebut menjadi gambaran tantangan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan kemampuan pendapatan yang tersedia di tengah penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 dapat dibahas bersama DPRD hingga mencapai kesepakatan.

Hasil pembahasan nantinya menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD), sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak