Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

DPRD Pulang Pisau Mulai Matangkan Perubahan Anggaran 2026

Oleh Ikhsan · 10 Agustus 2026 · 2 menit baca · 1 views

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan prioritas belanja agar kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (10/8/2026), saat Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Jayadikarta menjelaskan, penyusunan perubahan anggaran tahun 2026 dihadapkan pada tantangan fiskal menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak terhadap penurunan transfer ke daerah.

Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah sekaligus berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan.

“Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp805,82 miliar. Pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp812,26 miliar yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

Perbandingan antara target pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan proyeksi defisit sebesar Rp6,44 miliar.

Untuk menutup selisih anggaran itu, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Komposisi tersebut mencerminkan perlunya pengelolaan keuangan daerah secara cermat, terutama dalam menentukan program yang benar-benar prioritas di tengah penyesuaian transfer pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 dapat dibahas bersama DPRD hingga mencapai kesepakatan.

Hasil pembahasan nantinya menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD), sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.(adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak