Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

Pengelolaan Aset Daerah Jadi Perhatian DPRD Pulang Pisau

Oleh Ikhsan · 3 Agustus 2026 · 2 menit baca · 1 views

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Pengelolaan aset daerah tidak cukup hanya sebatas pencatatan administrasi. Kepastian status kepemilikan, pengamanan, hingga pemanfaatannya secara optimal menjadi bagian penting untuk memastikan Barang Milik Daerah (BMD) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pulang Pisau melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (3/8/2026).

 

Pembahasan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah daerah agar lebih tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan aset daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau, Tony Harisinta, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan para legislator sebagai bahan penyempurnaan regulasi.

“Seluruh pandangan tersebut telah kami dengarkan dan kami cermati secara saksama. Pada prinsipnya, kami sependapat dengan berbagai catatan dan perhatian yang disampaikan oleh seluruh fraksi,” ujar Tony saat membacakan sambutan Bupati Pulang Pisau.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Tony menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat aspek legalitas dan pengamanan aset melalui penertiban administrasi, pemenuhan dokumen kepemilikan, serta percepatan sertifikasi aset daerah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan terkait status kepemilikan aset pemerintah.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga akan meningkatkan inventarisasi dan pendataan BMD melalui pembangunan sistem informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Dengan dukungan data yang jelas, proses perencanaan, pengawasan, hingga pengambilan kebijakan terkait aset daerah diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Tony menegaskan, keberadaan aset pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek pencatatan dan pengamanan semata. Lebih dari itu, aset yang dimiliki daerah harus mampu memberikan nilai manfaat melalui pemanfaatan yang optimal untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tidak boleh ada pengelolaan aset tanpa dasar yang jelas, tidak boleh ada aset yang tidak jelas status dan pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Untuk mendukung tata kelola tersebut, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah. Di samping itu, kapasitas aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset perlu terus ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan demikian, aset pemerintah tidak hanya terdata dan terlindungi secara administratif, tetapi juga dapat dikelola secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. (adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak