Ketua DPRD Barut: RUU Kabupaten Kota Harus Perkuat Otonomi Daerah
MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Mery Rukaini mengharapkan penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota harus memperkuat otonomi daerah dan percepatan pembangunan (27/6/2026).
“Kami menyambut baik pembahasan RUU kabupaten/kota ini karena menjadi momentum untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Mery Rukaini di Muara Teweh, Sabtu.
Hal itu disampaikan Mery usai menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU tentang Kabupaten/Kota yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu (24/6).
Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap masukan dan aspirasi pemerintah daerah dalam penyempurnaan RUU Kabupaten/Kota.
Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat lima kabupaten yang menjadi fokus pembahasan, yakni Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur.
“Kami harapkan regulasi yang nantinya disahkan benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Mery, daerah memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda-beda sehingga diperlukan regulasi yang adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah maupun DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU ini. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar kebijakan yang lahir benar-benar implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, DPRD Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas demi kemajuan daerah.
Pada kesempatan itu rombongan Tim Panja Komisi II DPR RI diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan RUU Kabupaten/Kota karena dinilai penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa RUU Kabupaten/Kota diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sesuai sistem ketatanegaraan saat ini, sekaligus menjadi dasar dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat (adv/kb).
