Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

Pengelolaan Zakat Jadi Perhatian DPRD Pulang Pisau

Oleh Ikhsan · 15 Juni 2026 · 2 menit baca · 0 views

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menjadi salah satu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau. Melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD, regulasi tersebut mulai dimatangkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah itu diwujudkan melalui kegiatan uji publik Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin (15/6/2026).

Kegiatan dibuka langsung Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, S.T., didampingi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Nasrun Rambe, S.Ag. Turut hadir perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

Uji publik tersebut juga melibatkan sejumlah anggota DPRD, perangkat daerah terkait, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), organisasi keagamaan, pihak perbankan, serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, mengungkapkan bahwa pelaksanaan uji publik merupakan bagian dari agenda pembentukan produk hukum daerah melalui inisiatif legislatif.

Menurutnya, tahapan ini menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan, saran, dan masukan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

“Uji publik ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi daerah guna memperoleh masukan, saran, dan penyempurnaan substansi Raperda dari berbagai pemangku kepentingan,” kata Tandean.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut berharap, setelah pelaksanaan uji publik, pembahasan Raperda dapat berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Dengan adanya pelibatan berbagai unsur dalam proses uji publik, substansi Raperda diharapkan semakin matang sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Pulang Pisau. (adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak