BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Ideologi Pancasila atau Sosrev kembali menekankan arti penting kerukunan umat beragama dan antarumat beragama (24/5/2026).

“Kerukunan umat beragama dan antarumat beragama itu guna tetap utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kebersamaan dalam membangun negeri dan Banua yang sama-sama kita cintai,” ujar Suripno di sela-sela Sosrev di Jalan Meratus Banjarmasin, Ahad.

Ia berharap, dengan Sosrev atau Wawasan Kebangsaan (Wasbang) persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tak akan goyah kendati bertapa dahsyatnya arus globalisasi yang seakan tanpa batas.

“Pasalnya dengan begitu pesat arus globalisasi digitalisasi berita-berita hoax (bohong) serta paham-paham yang bertentangan nilai-nilai Ideologi Pancasila tidak bisa terbendung lagi,” ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Kalsel tersebut.

Menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode yang sudah berusia 78 tahun tersebut, arus globalisasi digitalisasi bisa merupakan tantangan, tapi juga peluang untuk lebih maju. “Jadi yang terpenting bagaimana kita menyikapi,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat itu.

Pada kesempatan Sosrev atau Wasbang kali ini menghadirkan Ustadz H. Muhari, pendiri/pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Banjarbaru sebagai narasumber. Sedangkan peserta Sosrev warga serta kader/fungsionaris PKB Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Muhari yang mantan wartawan/penyiar Radio Abdi Persada FM, milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel memaparkan satu persatu butir-butir Pancasila dalam kaitan kerukunan umat beragama dan antarumat beragama.

Sebagai contoh terkait Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa, Ustadz Muhari menunjuk Al Qur’an Surah Al Kafirun ayat terakhir yang maknanya “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” mekankan toleransi atau saling menghormati, bukan sebaliknya saling mengejek/menghina.

Kemudian Sila Kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam konteks kerukunan beragama, Ustadz Muhari menganjurkan untuk saling membantu, terutama kepada yang membutuhkan atau bersedekah kepada fakir miskin.

Ketika memaparkan Pancasila dalam konteks kerukunan umat beragama dan antarumat beragama tersebut, Ustadz Muhari dengan gaya kocaknya sehingga peserta Sosrev banyak terpingkal-pingkal ketawa, bahkan ada yang mengeluarkan air mata.

Di penghujung Sosrev, Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kalsel Hj Anni Hanisyah membagi-bagikan paket titipan Ketua Tim Penggerak PKK Hj Fathul Jannah Muhidin guna membantu warga menghadapi lebaran Idul Adha 1447 Hijriyah (adv/kb).

Tabalong KALSEL, onlinekoranbarito.com – Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi dalam reses, selain menyerap aspirasi, juga mendorong pelatihan keterampilan dan wirausaha (23/5/2026).

“Pelatihan keterampilan dan wirausaha tersebut hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Firman Yusi, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel dalam keterangan persnya, Sabtu.

Reses masa sidang II tahun 2026 tersebut berlangsung, 13–20 Mei 2026 dengan total 16 titik pertemuan tatap muka tersebar di daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Dalam berbagai dialog dengan warga, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, pemuda, hingga tokoh masyarakat, salah satu aspirasi paling sering mereka sampaikan adalah agar berbagai program pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha, dan kewirausahaan oleh Pemprov Kalsel dilaksanakan hingga tingkat desa atau kelurahan, atau setidaknya di ibukota kabupaten. “Menurut masyarakat, pelaksanaan pelatihan yang terlalu terpusat di tingkat provinsi maupun kota-kota tertentu seringkali menyulitkan peserta dari daerah untuk berpartisipasi secara optimal,” kutip wakil rakyat kelahiran “kota minyak” Tanjung (237 km utara Banjarmasin), ibukota Tabalong tersebut.

Selain itu, membutuhkan biaya dan waktu perjalanan yang lebih besar, pelatihan yang dilaksanakan jauh dari lingkungan peserta juga dinilai kurang efektif dalam membangun tindak lanjut pasca pelatihan, lanjut Firman Yusi mengutip pendapat konstituennya.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kalsel dua periode itu menilai usulan masyarakat sangat relevan dengan upaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang selama ini pemerintah daerah jalankan.

“Banyak warga menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan maupun kewirausahaan akan lebih efektif apabila dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat, minimal di ibukota kabupaten, bahkan lebih baik lagi jika dapat menjangkau tingkat desa atau kelurahan,” kata Firman Yusi.

Manakala sesuai dengan aspirasi, lanjut mantan Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan itu,partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dan biaya yang peserta keluarkan lebih ringan pula.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan pelatihan berbasis wilayah yang lebih kecil berpotensi menciptakan ekosistem pembinaan yang lebih kuat.

Selain itu, peserta pelatihan dapat saling berinteraksi, membentuk kelompok usaha, berbagi pengalaman, hingga membangun jejaring pemasaran dalam lingkup yang tidak terlalu luas sehingga lebih mudah pendampingan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait.

“Pelatihan bukan hanya soal kegiatan beberapa hari, tetapi bagaimana hasilnya dapat berlanjut menjadi usaha produktif atau peningkatan keterampilan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ekosistem tindak lanjut yang kuat setelah pelatihan selesai,” katanya.

Menurut Firman Yusi, pelaksanaan program pada skala desa, kelurahan, atau minimal tingkat kabupaten juga memungkinkan pemerintah melakukan pendampingan yang lebih intensif terhadap peserta. Dengan jumlah peserta yang lebih terfokus, evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan usaha pasca pelatihan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Berbagai masukan yang diperoleh selama reses tersebut akan dihimpun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan daerah.

“Harapan masyarakat cukup jelas, yaitu agar program-program pemberdayaan yang sudah baik dapat semakin dekat dengan warga. Ketika pelatihan dilaksanakan di wilayah yang lebih dekat dan disertai pendampingan yang berkelanjutan, maka peluang lahirnya wirausaha baru dan peningkatan keterampilan masyarakat akan semakin besar,” tegasnya.

Melalui reses yang berlangsung di 16 lokasi tersebut, Firman Yusi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Dapil Kalsel V agar program pembangunan provinsi dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan (adv/kb).

Hulu Sungai Utara KALSEL, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam reses di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), 13-20 Mei 2026 masalah infrastruktur mendominasi aspirasi dari warga masyarakat setempat atau konstituennya (23/5/2026).

“Ketika saya Reses Masa Sidang Kedua (Mei-Agust) 2026 aspirasi warga masyarakat HSU didominasi masalah infrastruktur,” ujar Supian HK, politikus senior Partai Golkar tersebut ketika dikonfirmasi, Jumat malam.

Pada kesempatan reses kali ini, Ketua DPRD Kalsel dua periode tersebut menyasar 16 desa di empat kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Supian HK mengatakan, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan konstituen dan mendengar/menyerap aspirasi yang merupakan kebutuhan di lapangan.

“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami rangkum menjadi Pokok-Pokok Pikiran atau pokir Dewan provinsi,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.

Ia menjelaskan, Pokir tersebut nantinya akan berlanju ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan akan pembahasan dalam rapat paripurna buat menyinkronkan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menentukan prioritas pembangunan.

Hal tersebut bertujuan agar usulan masyarakat bisa masuk dalam perencanaan pembangunan dan terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 maupun APBD 2027.

“Aspirasi yang sering muncul itu soal infrastruktur jalan, pembersihan jalur sungai, bantuan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) , pendidikan, dan hingga kesehatan. Semua itu akan kami perjuangkan agar masuk skala prioritas,” tegas Supian HK.

Sebagai putra daerah HSU, Supian HK juga memanfaatkan momen reses untuk bersilaturahmi dengan masyarakat kampung halaman. “Ini bukan sekadar seremonial. Saya ingin memastikan pembangunan di Banua, khususnya HSU, benar-benar sesuai kebutuhan warga,” tambahnya.

Dalam reses selama delapan hari atau yang berakhir 20 Mei lalu, wakil rakyat yang berusia hampir 70 tahun itu tidak kurang mengunjungi 16 desa pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Tabukan, Babirik, Amuntai Selatan dan Kecamatan Danau Panggang.

Sedang desa-desa pada empat kecamatan tersebut antara lain Rantau Bujur Tengah, Barat dan Desa Rantau Bujur Hilir. Desa Pajukungan Hulu, Pajukungan Hilir dan Desa Sungai Luang Hulu.

Selain itu, Desa Kayakah, Banyu Hirang, dan Desa Murung Panggang, serta Desa Sarang Burung dan Desa Telaga Mas, ungkap wakil rakyat kelahiran Rantau Bujur Tahun 1957 tersebut.

Di sela-sela kegiatan reses tersebut, Supian HK selalu mengajak masyarakat aktif menyampaikan usulan agar pembangunan lebih tepat sasaran.

“Jangan sungkan. Forum ini milik kita bersama untuk membangun Banua. Nanti hasil reses ini akan kami kawal di tingkat provinsi,” pungkasnya saat berkunjung ke setiap desa (adv/kb).

Denpasar BALI, onlinekoranbarito.com – Pertemuan rombongan Sekretariat DPRD atau Sekwan Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Bali selain bicarakan kehumasan serta kerja sama dengan wartawan, juga permasalahan sampah (22/5/2026).

“Saya kira mengenai sampah bukan masalah kami saja, tapi juga di provinsi lain di Indonesia,” ujar Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setdaprov Bali Kadek saat pertemuan dengan rombongan Setwan Kalsel di Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis sore.

Ia mengatakan, selain mendapat perhatian Presiden Prabowo sehingga Bali mendapatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) penanganan sampah, juga pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait masalah persampahan.

“Sebagaimana Pergub tersebut semua masyarakat di Bali atau hingga pedesaan dimintakan perhatian dalam hal penanganan sampah,” ujarnya didampingi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setwan Kalsel Riduansyah yang mewakili Pelaksana Hari (Plh) Sekretaris DPRD provinsinya.

Ia berharap, dengan adanya PSN serta Pergub tersebut dapat mengatasi masalah persampahan atau paling tidak meminimalkan masalah sehingga lingkungan dan kebersihan Bali yang menjadi tujuan wisata dunia tetap terjaga.

“Memang produksi sampaah di Bali cukup tinggi seperti di Kota Denpasar saja tiap mencapai 30 ton, belum sampah dari negara lain yang ikut mampir seperti di Pantai Kuta yang cukup mengganggu kenyamanan wisatawan,” pungkas Kadek.

Sementara dengan didampingi kasub Bagian Humas dan Protokol Setwan Kalsel Adi Prasetia Radam itu, Riduan cukup tertarik cara-cara penanganan sampah di Bali seperti adanya Pergub setempat.

Duan juga berharap masalah persampahan di Kalsel mendapatkan perhatian pemerintah pusat/Presiden seperti halnya Kota Banjarmasin yang berstatus darurat sampah, dan kini penduduk setempat aktif melakukan penanganan sampah rumah tangga.

“Mungkin tanpa turun tangan atau perhatian/bantuan pemerintah pusat penanganan masalah persampahan kurang maksimal, walaupun pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi dan peran serta aktif warga masyarakat,” demikian Riduansyah.

Kunjungan/studi komparasi ke “Pulau Dewata” Bali, 21-23 Mei 2026 itu, Setwan Kalsel mengikutsertakan wartawan/anggota press room setempat sebagai mitra guna sama-sama menambah wawasan dan pengalaman (adv/kb).

Denpasar BALI, onlinekoranbarito.com – Studi komparasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) studi komparasi ke Bali dari masalah kehumasan serta kerja sama dengan pers hingga pelestarian budaya dan lainnya (21/5/2026).

Hal itu, terungkap dalam pertempuran Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Bali dengan rombongan Setwan Kalsel bersama anggota pres roomnya di Denpasar, Kamis sore.

Menurut Kabag Humas Biro Hamas dan Keprotokolan Setdaprov Bali Kadek SN. pers atau media punya peran stragis dalam upaya melestarikan/memasyarakatkan budaya sebagai kearifan lokal.

“Dalam upaya melestarikan budaya/kearifan lokal, Gubernur Bali mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait busana tradisional yang harus dipakai tiap hari Kamis,” ujar Kadek didampingi Kabag Umum dan Keuangan Setwan Kalsel Riduansyah.

Ia menambahkan, memakai busana tradisional Bali tiap hari Kamis, bukan hanya bagi karyawan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat, juga instansi pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan lainnya.

Mengenai kerja sama dengan media massa, dia mengatakan, Pemprov Bali menetapkan beberapa persyaratan antara lain jumlah view serta akreditasi dari Dewan Pers dan Pemimpin Redaksi memiliki kartu lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama atau minimal Madya.

Sementara itu, Kabag Umum dan Keuangan Setwan Kalsel Riduan mengatakan, banyak bahan positif yang akan menjadi pertimbangan buat tindak lanjut.

“Sebagai contoh mengenai Pergub terkait pemakaian busana tradisional perlu kita bicarakan,” ujar Riduan yang mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris DPRD (Sekwan) HM Andri Yuzhar dan Sekwan Muhammad Jaini yang melaksanakan ibadah haji.

Pada kesempatan tersebut, Riduan yang sebelumnya Kabag Pelayanan Aspirasi Setwan Kalsel menyatakan terima kasih kepada wartawan/anggota pres roomnya atas kerja sama yang baik selama ini.

“Kerja sama yang baik selama ini hendaknya kita pertahankan. Syukur-syukur kalau bisa kita tingkatkan,” pungkas Riduansyah, didampingi Kasub Bagian Humas dan Protokol Setwan Kalsel Adi Prasetia Radam.

Usai pertemuan dengan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Bali, rombongan makan malam bersama di Pantai Jimbaran Bali sekaligus syukuran Milad anggota Pres Room DPRD Kalsel, Evi dan Yuda, serta Riduansyah yang berusia 55 tahun (adv/kb).

Tabalong KALSEL, onlinekoranbarito.com – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi menggelar pasar murah saat reses masa sidang kedua (Mei-Agustus) 2026 di Kabupaten Tabalong (20/5/2026).

“Pasar murah tersebut guna membantu sembako warga masyarakat/konstituen di tengah tekanan ekonomi belakangan ini,” ujar Firman Yusi ketika dikonfirmasi, Rabu.

Selain itu, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin juga membagi-bagikan bibit sayur pada kegiatan pasar murah itu.

Ia menerangkan pasar murah tersebut berlangsung di Tanjung (237 km utara Banjarmasin), Ibukota Tabalong, dan di Kelurahan Pembataan.

Ia menyampaikan bahwa pasar murah merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat dinamika geopolitik global serta dampak cuaca ekstrem yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” kata anggota Komisi ll bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut.

Anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut berharap agar warga masyarakat juga memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam sayur, guna meringankan beban ekonomi keluarga/ rumah tangga.

Kegiatan reses yang dipadu dengan gelar pasar murah dan membagi bagikan bibit sayur itu mendapat sambutan positif warga masyarakat setempat, demikian Firman Yusi (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas tidak ingin warga provinsinya terjerat judi online dan pinjaman online (judol & pinjol ilegal) (16/5/2026).

“Oleh karenanya pada kesempatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) kali ini menyosialisasikan tentang judol dan pinjol ilegal,” ujar Suripno saat kegiatan tersebut di Jalan Meratus Banjarmasin, Sabtu.

Pasalnya, lanjut, Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, judol dan pinjol ilegal tersebut cukup mengganggu perekonomian masyarakat provinsinya yang kini lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.

“Banyak rumah tangga/keluarga yang berantakan akibat judol dan pinjol ilegal,” tambah Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut.

Ia berharap melalui Sosper tentang judol dan pinjol ilegal masyarakat Kalsel, terutama konstituennya/warga Kota Banjarmasin terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum itu.

Pada kesempatan Sosper kali ini, Suripno kembali menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Sugiarto Sumas yang juga pensiunan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenekartrans RI) selaku narasumber.

Sugiarto Sumas pada kesempatan Sosper tersebut memaparkan Undang-Undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Selain itu, UU 1/2023 tentang KUHP serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang mengatur penyelenggaraan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online resmi di Indonesia.

“Kemudian hal-hal yang terkait dengan kriminal siber dengan harapan agar warga masyarakat dapat mengetahui serta menghindari hal negatif, ” tambah Sugiarto.

Dengan mengutip data Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, akibat judol 8,4 juta penduduk Indonesia pada tahun 2023-2024 yang terlibat perjudian tersebut.

Begitu juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap bulan menerima ribuan pengaduan pinjol, demikian Sugiarto Sumas.

Peserta Sosper yang terdiri dari warga masyarakat serta fungsionaris/kader PKB Kecamatan Banjarmasin Tengah cukup antusias mengikutinya (adv/kb).

Tabalong KALSEL, onlinekoranbarito.com – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi melaksanakan reses sembari menyerap aspirasi, juga melakukan berbagai aktivitas (15/5/2026).

“Alhamdulillah, ulun (saya? reses kemarin, di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Tabalong menghadiri peringatan ke-24 Milad PKS,” ujar Firman Yusi ketika dikonfirmasi, Jumat.

Pada Milad ke-24 di DPD PKS “Bumi Saraba Kawa” Tabalong atau kabupaten paling utara Kalsel itu juga menyelenggarakan pasar murah dan pasar tani.

Selain itu, membagikan bibir tanaman sayur dan buah-buahan secara gratis, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.

Menurut Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut, menggelar pasar murah dan pasar tani itu penting dalam upaya membantu warga masyarakat akan kebutuhan mereka.

Begitu pula pembagian bibit sayur dan buahan gratis sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ujar alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut.

“Apalagi Bumi Saraba Kawa Tabalong berbatasan dengan Kalimantan Timur (Kaltim) tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga kita harapkan menjadi pemasok kebutuhan sayur daerah tetangga itu,” demikian Firman Yusi (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Selatan H Suripno Sumas menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait judi online dan pinjaman online atau judol & pinjol (14/5/2026).

“Sosialisasi judol dan punjol penting agar warga masyarakat terhindar dari hal-hal negatif tersebut,” ujar Suripno Sumas di sela-sela sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosper) di Jalan Meratus Banjarmasin, Kamis.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu menyebutkan akibat judol dan pinjol ekonomi kerakyatan atau rumah tangga banyak terganggu.

Oleh karena itu, alumnus Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu berharap dengan adanya sosialisasi judol dan pinjol perekonomian rakyat pulih kembali.

Pada kesempatan Sosper kali ini Suripno Sumas menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Sugiarto Sumas, yang juga pensiunan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans RI) selaku narasumber.

Sugiarto Sumas pada kesempatan Sosper tersebut memaparkan Undang-Undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Selain itu, UU 1/2023 tentang KUHP serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang mengatur penyelenggaraan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online resmi di Indonesia.

“Kemudian hal-hal yang terkait dengan kriminal siber dengan harapan agar warga masyarakat dapat mengetahui serta menghindari hal negatif, ” demikian Sugiarto Sumas.

Turut memberikan paparan, Anggota DPRD Kota Banjarmasin H Deddy Shopian mengenai dunia perpolitikan serta H Basriansyah terkait program bedah rumah oleh Gubernur Kalsel H Muhidin.

Peserta Sosper yang terdiri atas warga masyarakat serta fungsionaris/kader PKB Kecamatan Banjarmasin Barat cukup antusias mengikutinya (adv/kb).