Lindungi Generasi Muda DPRD Soroti Konten Negatif Digital
Pulang Pisau, onlinekoranbarito.com – Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi maupun hiburan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko paparan konten negatif yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Menyikapi kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau mendorong adanya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak dan remaja, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap konten digital, termasuk permainan atau game yang dinilai berpotensi mengarah pada penyebaran paham radikalisme.
Anggota DPRD Pulang Pisau, Dwi Saksono, mengatakan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Terlebih, anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terpengaruh oleh berbagai informasi maupun konten yang beredar di dunia maya.
“Kami melihat ada kecenderungan beberapa konten, termasuk game, yang berpotensi menanamkan nilai-nilai negatif. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya, Kamis (1/4/2026).
Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran keluarga, khususnya orang tua, juga menjadi bagian penting dalam mengantisipasi dampak negatif penggunaan teknologi.
Orang tua diharapkan lebih aktif mengawasi aktivitas anak saat menggunakan gawai, mulai dari membatasi durasi penggunaan hingga memastikan konten yang diakses sesuai dengan usia dan perkembangan mereka.
Selain pengawasan keluarga, Dwi juga mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar meningkatkan edukasi literasi digital di lingkungan sekolah.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membekali anak dan remaja dengan kemampuan mengenali, memilah, serta menyaring informasi. Dengan demikian, mereka tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung unsur kekerasan, kebencian, maupun paham berbahaya.
Ia juga meminta adanya koordinasi dengan penyedia layanan internet dan platform digital untuk memperkuat pengawasan serta penanganan konten yang berpotensi mengarah pada radikalisme.
“Pembatasan ini bukan untuk menghambat perkembangan teknologi, tetapi untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka,” pungkasnya.
Dwi berharap langkah perlindungan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, dan penyedia platform digital. Dengan pengawasan bersama, pemanfaatan teknologi diharapkan tetap memberikan manfaat positif bagi perkembangan generasi muda.(adv/kb).
