DPRD Pulang Pisau Bentuk Pansus Evaluasi Kinerja Pemda
PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 2025 mulai bergulir di DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Melalui rapat paripurna, Senin (30/3/2026), legislatif menerima penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 sekaligus membentuk panitia khusus (pansus).
Pembentukan pansus menjadi tahapan penting untuk mengupas lebih jauh laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, terutama menyangkut capaian program, pelaksanaan kebijakan, hingga penggunaan anggaran selama tahun berjalan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, didampingi Wakil Ketua Yoppy Satriadi, serta dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta.
Dalam forum tersebut, DPRD langsung membentuk tim pansus yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing fraksi. Tim ini nantinya bertugas melakukan pembahasan dan penelaahan terhadap materi LKPJ secara lebih mendalam.
Anggota DPRD Pulang Pisau, Ahmad Fadli Rahman, mengatakan pembentukan pansus merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan program yang telah direncanakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan penggunaan anggaran secara tepat.
“Pembentukan pansus ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Melalui pembahasan pansus, DPRD akan mencermati berbagai aspek dalam LKPJ, termasuk realisasi program serta capaian kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah. Rekomendasi itu diharapkan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.
Dengan adanya pembahasan tersebut, DPRD tidak hanya menjalankan agenda formal pertanggungjawaban kepala daerah, tetapi juga memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah daerah mendapat evaluasi melalui mekanisme pengawasan legislatif.
Proses ini diharapkan turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(adv/kb).
