Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

Ketua DPRD Pulang Pisau Soroti BPJS PBI Nonaktif

Oleh Ikhsan · 9 Maret 2026 · 2 menit baca · 2 views

PULANG PISAU, onlinesinarbarito.com – Persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), menjadi salah satu keluhan yang mengemuka dalam kegiatan reses Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella.

Persoalan tersebut mendapat perhatian serius setelah sejumlah warga mengaku baru mengetahui kepesertaan BPJS PBI mereka tidak lagi aktif ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Kondisi itu tentu menyulitkan masyarakat, terlebih bagi warga yang selama ini mengandalkan jaminan kesehatan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengobatan.

“Keluhan itu disampaikan masyarakat kepada saya saat melaksanakan reses beberapa waktu lalu. Salah satunya terkait dicabutnya kepesertaan BPJS PBI. Masyarakat Pulang Pisau juga mengalami dampak tersebut,” ujar Tandean, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, masyarakat yang sebelumnya merasa masih terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan justru menghadapi kenyataan bahwa status kepesertaannya telah dinonaktifkan saat membutuhkan pelayanan medis.

“Ketika datang ke rumah sakit merasa masih terdaftar, ternyata sudah nonaktif. Ini tentu menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.

Tandean memahami bahwa kebijakan penonaktifan kepesertaan PBI merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap harus hadir memberikan perhatian terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.

“Hal ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Tidak bisa diabaikan begitu saja,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Pulang Pisau berencana menggelar diskusi bersama instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencari langkah penyelesaian agar masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan tidak semakin kesulitan.

Di sisi lain, Tandean juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian serta menentukan skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan.

“APBD kita saat ini sangat terbatas, sehingga perlu penyesuaian prioritas. Kami juga berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat sebagian besar telah memahami kondisi fiskal daerah setelah sebelumnya menerima penjelasan mengenai keterbatasan anggaran. Situasi serupa juga dirasakan pemerintah desa menyusul adanya pengurangan Dana Desa.

Meski demikian, ia berharap keterbatasan anggaran tidak mengurangi semangat pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan.

Tandean juga mengajak masyarakat mendukung berbagai program nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Ia berharap kondisi perekonomian pada 2027 semakin membaik sehingga program prioritas daerah maupun berbagai aspirasi masyarakat dapat direalisasikan.(adv/kb).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak