BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo bersama Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin melepas keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Kloter BDJ 04 Embarkasi Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wagub, disampaikan bahwa pada 2026 Provinsi Kalimantan Tengah memberangkatkan sebanyak 1.577 jemaah calon haji. Keberangkatan ini menjadi momentum yang dinantikan umat Islam untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Edy Pratowo berpesan agar seluruh jemaah menjalankan ibadah dengan khusyuk serta menjaga kebersamaan selama berada di Tanah Suci. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan mengingat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Jaga kesehatan karena suhu udara di Arab Saudi sangat berbeda. Jika mengalami keluhan, segera berkomunikasi dengan petugas kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, jemaah diminta untuk fokus beribadah dengan niat tulus dan ikhlas serta mendoakan daerah dan bangsa agar senantiasa diberi keberkahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan bantuan uang saku sebesar Rp1 juta kepada masing-masing jemaah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairan, melaporkan bahwa jemaah Kloter BDJ 04 berasal dari Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Katingan, dan Barito Timur dengan jumlah 356 orang.

Mereka didampingi empat petugas kloter dan dua petugas haji daerah, sehingga total yang diberangkatkan mencapai 360 orang.

Jemaah dijadwalkan berangkat dari Bandara Syamsudin Noor pada 29 April 2026 pukul 05.35 WITA menggunakan pesawat Airbus A330-300 milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 8104.

Rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz pada pukul 13.30 waktu Arab Saudi. (asd/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman mengenang pesan sang ayahanda, H. Abdussamad Sulaiman HB atau Haji Leman, dalam syukuran Milad ke-38 PS Barito Putera yang digelar di halaman Stadion 17 Mei Banjarmasin, Selasa (21/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi yang juga menjabat sebagai CEO PS Barito Putera, didampingi istrinya drg Ellyana Trisya Hasnuryadi, menceritakan perjalanan berdirinya klub sepak bola kebanggaan Banua tersebut.

Ia mengungkapkan, PS Barito Putera didirikan oleh Haji Leman saat kondisi kesehatan yang tidak optimal, dengan tujuan utama mempersatukan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Ada lima nilai yang ingin ditanamkan beliau, yakni cinta, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, semangat, serta kebanggaan Banua,” ujar Hasnuryadi.

Ia juga mengingat pesan sang ayah, bahwa dalam setiap pertandingan, menjunjung tinggi sportivitas dan persatuan lebih utama dibanding sekadar meraih kemenangan.

“Kalau tidak bisa menang, minimal kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan sportivitas,” tuturnya.

Kegiatan syukuran tersebut dihadiri pemain PS Barito Putera, suporter, jajaran direksi Hasnur Group, serta sejumlah tokoh dan pejabat daerah. Turut hadir Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, unsur Forkopimda Kalsel, pengurus PSSI Kalsel, serta KONI Kalsel.

Hasnuryadi menyebut, peringatan milad tahun ini digelar secara sederhana karena tim masih fokus menjalani kompetisi Liga 2 Indonesia.

Meski sempat mengalami pasang surut prestasi sejak era Galatama, ia optimistis PS Barito Putera mampu kembali bangkit dan meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menilai semangat pendiri PS Barito Putera yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas patut menjadi teladan.

Ia juga menegaskan, keberadaan klub tersebut turut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kesempatan itu, Hasnuryadi bersama rombongan turut meninjau stand UMKM yang memeriahkan kegiatan, sekaligus berdialog dan memberikan dukungan kepada para pelaku usaha.

Acara ditutup dengan sesi latihan tim PS Barito Putera bersama pelatih di Stadion 17 Mei Banjarmasin. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah dengan menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin, Senin (20/4/2026) malam.

Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, hadir langsung dalam forum tersebut sebagai representasi dukungan pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Seminar dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Herman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan BPKP, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kredibel.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Sementara itu, Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutannya berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan di daerah.

Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, antara lain anggota BPK RI Fathan Subchi, Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan Prof Hafizh Ansyari, serta Direktur Utama Bank Kalsel Fahruddin.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pelantikan pengurus wilayah dan cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2025–2030, serta penyerahan penghargaan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam forum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya mendorong peningkatan cakupan imunisasi terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Melalui Dinas Kesehatan, digelar Rapat Koordinasi dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026 yang berlangsung pada 15–16 April di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat capaian imunisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Sugimin, menegaskan bahwa imunisasi memiliki peran vital dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Menurutnya, anak yang tidak mendapatkan imunisasi lebih rentan terserang penyakit sekaligus berpotensi menularkan kepada anak lainnya.

“Anak yang tidak diimunisasi lebih mudah sakit dan bisa menjadi sumber penularan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari berbagai organisasi perempuan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Kuala, Hj. Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, menyatakan komitmennya untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan program imunisasi di daerah.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan imunisasi diberikan secara lengkap sesuai tahapan usia.

“Imunisasi adalah bentuk perlindungan bagi anak, keluarga, hingga masyarakat luas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, menyoroti pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program. Ia menilai, pendekatan yang berbeda perlu dilakukan agar target yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan Dharma Wanita Persatuan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan cakupan imunisasi di wilayah Barito Kuala.

Dalam kegiatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada lima puskesmas dengan capaian Imunisasi Dasar Lengkap tertinggi. Puskesmas Tabunganen menempati posisi pertama dengan capaian 95 persen, disusul Berangas (83 persen), Tabukan (80 persen), Barambai (79 persen), dan Anjir Pasar (69 persen).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala. Selain sebagai forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa imunisasi merupakan hak dasar setiap anak untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti campak, polio, dan difteri. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di Kalimantan Selatan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel atau “Rumah Banjar” di Banjarmasin, usai pelaksanaan Salat Jumat (17/4/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Salah satu poin utama yang disorot yakni mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut.

Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap transparansi penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka turut menolak penggusuran lahan yang melibatkan aparat TNI terhadap warga di Sidomulyo.
Isu lingkungan dan sumber daya alam turut menjadi perhatian.

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal, memberantas mafia tanah, serta menghentikan berbagai bentuk pencemaran lingkungan.

Tak hanya itu, penetapan Taman Nasional Meratus juga menjadi salah satu poin penolakan dalam aksi tersebut.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyampaikan bahwa pihak legislatif pada prinsipnya terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, semua tuntutan yang disampaikan akan ditampung dan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, perwakilan dari sejumlah instansi direncanakan hadir untuk menerima massa aksi, di antaranya dari Korem 101/Antasari, Polda Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak pengelola program MBG di tingkat provinsi.

Dari unsur DPRD Kalsel, penerimaan massa dijadwalkan dilakukan oleh Wakil Ketua H Kartoyo dan HM Alpiya Rahman. Sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK diketahui tengah mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Sementara itu, aparat dari Polda Kalsel telah bersiaga sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA di kawasan Rumah Banjar guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan tertib. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menggelar forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dampak bencana terhadap ketahanan pangan daerah, Selasa (14/4/2026), di Banjarmasin.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Suripno Sumas, bersama Sekretaris Komisi II H Jahrian.

Dalam pertemuan ini, DPRD mengevaluasi berbagai kejadian bencana sepanjang 2025 sekaligus merumuskan strategi penanggulangan untuk tahun 2026.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada ancaman banjir, tetapi juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kemarau panjang.

Berdasarkan pemaparan Kepala BMKG Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik, wilayah Kalimantan Selatan berpotensi mengalami musim kemarau hingga enam bulan, dimulai pada Mei dan mencapai puncak pada Juli hingga Agustus.

Menghadapi kondisi tersebut, petani diimbau untuk menyesuaikan pola tanam dengan memulai penanaman padi lebih awal. Langkah ini dinilai penting agar masa panen tidak terganggu saat puncak kemarau terjadi.

Di sisi lain, pihak pengelola proyek bendungan di Kalsel menyebutkan bahwa ketersediaan air pada awal musim kemarau masih relatif aman untuk mendukung aktivitas pertanian.

Berbeda dengan wilayah Jawa dan Bali yang cenderung mengalami kekeringan lebih cepat, sejumlah bendungan di Kalsel masih mampu mengalirkan air untuk kebutuhan irigasi.

Selain itu, keberadaan bendungan juga dinilai berperan penting dalam mengurangi risiko banjir.

Saat ini, Kalimantan Selatan memiliki sejumlah infrastruktur penampungan air, termasuk Bendungan Riam Kanan di Kabupaten Banjar serta fasilitas serupa di Tapin dan Balangan yang berfungsi sebagai pengendali banjir sekaligus penunjang sektor pertanian.

Melalui forum ini, DPRD Kalsel berharap sinergi antarinstansi dapat diperkuat guna menghadapi tantangan bencana sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan di daerah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Peluang pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan dinilai cukup menjanjikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan termasuk pertanian dan perkebunan.

Menurut Suripno, rencana pengembangan komoditas kelapa genjah di daerah ini patut mendapat dukungan. Ia menyebut tanaman tersebut memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan jenis kelapa lainnya.

“Produktivitas kelapa genjah lebih tinggi dibanding kelapa dalam maupun varietas lokal, bahkan melampaui kelapa hibrida,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Selain produktivitas, masa panen tanaman ini juga tergolong panjang. Ia mengungkapkan, kelapa genjah mampu berproduksi minimal selama 50 tahun dan bisa mencapai hingga 70 tahun.

Melihat prospek tersebut, Suripno bahkan mulai menyiapkan langkah pribadi dengan menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk ditanami kelapa genjah. Ia berencana menekuni usaha perkebunan tersebut di masa mendatang.

“Insya Allah tahun ini mulai saya tanami,” katanya.

Dari sisi ekonomi, ia memperkirakan hasil yang diperoleh cukup menggiurkan. Dengan lahan satu hektare, potensi pendapatan bisa mencapai sekitar Rp10 juta setiap kali panen yang berlangsung rutin tiap pekan.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI telah merancang program pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan pada tahun 2026 seluas 1.100 hektare.

Program tersebut akan difokuskan di Kabupaten Barito Kuala seluas 600 hektare dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 500 hektare. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Alih-alih menggenjot tarif pajak dan retribusi, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan mengambil arah berbeda membenahi sistem dari hulunya.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024, penertiban tata kelola dan penggalian potensi dinilai lebih penting daripada sekadar menaikkan angka tarif.

Ketua Pansus I, Muhammad Yani Helmi, menegaskan bahwa langkah terburu-buru menaikkan tarif justru berisiko membebani masyarakat. Ia menyebut, prioritas saat ini adalah menyisir potensi pendapatan daerah yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

“Kita susuri dulu potensi yang ada. Memang butuh waktu, tapi itu lebih baik agar semua aset bisa dimaksimalkan untuk menambah PAD,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Pansus I menemukan pendekatan berbeda. Di provinsi tersebut, optimalisasi pajak dilakukan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan, keterlibatan hingga tingkat pemerintahan paling bawah menjadi salah satu kunci keberhasilan penggalian potensi, termasuk dari sektor kendaraan bermotor.

Menurut Yani, praktik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak harus identik dengan kenaikan tarif. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan pelayanan dan kepuasan wajib pajak justru mampu mendorong kepatuhan secara alami.

“Kalau masyarakat merasa dilayani dengan baik, kepatuhan itu akan tumbuh sendiri,” katanya.

Pandangan serupa juga disampaikan pihak Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur. Kepala Bidang Pajak, Krisna Bimasakti, menyebut bahwa strategi mereka berfokus pada peningkatan pendapatan yang sah tanpa memicu keresahan publik.
Hasilnya, bukan hanya pendapatan yang meningkat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Anggota Pansus I DPRD Kalsel, Umar Sadik, melihat hal itu sebagai pelajaran penting. Ia menyoroti bagaimana layanan yang cepat dan transparan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak.

“Kalau pelayanan cepat, masyarakat merasa apa yang mereka bayar kembali dalam bentuk layanan. Itu yang membuat mereka lebih patuh,” ungkapnya.

Dari rangkaian kunjungan tersebut, Pansus I DPRD Kalsel menarik kesimpulan tegas kenaikan tarif bukanlah jalan utama. Justru penataan sistem, pemanfaatan aset, dan perbaikan layanan publik menjadi fondasi yang akan diperkuat dalam perubahan perda yang tengah digodok.

Pendekatan ini dianggap sebagai strategi jangka panjang lebih sunyi, namun berpotensi menghasilkan dampak yang jauh lebih berkelanjutan bagi keuangan daerah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pengundian Grand Prize tahap pertama Nur Sulaiman Community (NSC) digelar di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Honda Peduli UMKM ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman bersama istri, Ketua BKOW Kalsel Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi yang juga Penasehat NSC, serta putera-puteri mereka.

Sebelum pengundian dimulai, Wakil Gubernur Hasnuryadi bersama istri menyempatkan diri mengunjungi stand UMKM di area teras Mahligai Pancasila. Keduanya tampak membeli berbagai produk makanan dan minuman yang dipamerkan oleh pelaku usaha binaan NSC.

Hasnuryadi yang juga bertindak sebagai penasihat NSC menyampaikan dukungan penuh terhadap perkembangan UMKM di Kalimantan Selatan. Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi atas upaya pelaku UMKM untuk berusaha mandiri melalui usaha masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi berharap kegiatan yang digagas Nur Sulaiman Community dapat terus berjalan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ketua Panitia Pelaksana, Diana Rosiana, menjelaskan bahwa NSC awalnya terbentuk dari kelompok pengajian kaum perempuan yang digagas Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan penyelenggaraan senam bersama yang mendapat perhatian masyarakat, hingga akhirnya turut membina pelaku UMKM bekerja sama dengan berbagai pihak.

Saat ini, UMKM binaan NSC telah mencapai sekitar 60 unit usaha dan masih terus bertambah. Selain itu, NSC juga aktif melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan, dan kesehatan, seperti pengajian majelis taklim, khataman Al-Qur’an, senam sehat, hingga aksi sosial lainnya.

Pada kesempatan tersebut, panitia mengundi grand prize utama berupa satu paket umrah yang berhasil dimenangkan oleh Yusi Rahmawati, warga Jalan Pramuka Kompleks Kayu Manis, Banjarmasin.

Selain hadiah utama, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya seperti kulkas, mesin cuci, kompor gas, rice cooker, kipas angin, setrika, mukena, jilbab, hingga produk perawatan kulit.

Kupon undian diperoleh masyarakat melalui transaksi belanja di stand UMKM, dengan ketentuan setiap pembelian senilai Rp50 ribu mendapatkan satu kupon undian.

Kegiatan juga dimeriahkan berbagai hiburan, mulai dari kesenian Madihin hingga tarian daerah yang menambah semarak suasana acara. (adv/kb)