Pemprov Kalsel Fokus Pulihkan Hak Anak untuk Akses Pendidikan dan Perlindungan Sosial

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan pemulihan akses pendidikan bagi 60.996 anak yang terdata tidak bersekolah pada Juli 2025. Di antara angka tersebut, Kabupaten Banjar mencatatkan jumlah anak yang tidak sekolah tertinggi, mencapai 10.542 anak, sementara Banjarmasin mencatatkan sekitar 7.378 anak. Angka ini menunjukkan tantangan besar dalam memastikan setiap anak di Kalsel dapat memperoleh pendidikan yang layak. (26/7/2025).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel bersama Dinas Sosial (Dinsos) setempat tengah mengidentifikasi anak-anak yang belum bersekolah melalui data sekolah dan desa. Salah satu pendekatan yang diambil adalah program jemput bola (door-to-door) untuk mempermudah proses pendaftaran sekolah. Selain itu, pihak pemerintah juga merencanakan pembentukan kelas tambahan dan mobil kelas di daerah yang masih sulit dijangkau, termasuk daerah-daerah remote yang membutuhkan perhatian lebih.

Pemprov Kalsel menyadari bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan hampir 61 ribu anak tidak bersekolah, hal ini menjadi isu penting yang perlu segera ditangani. Pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua anak adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Kolaborasi antara Disdikbud Kalsel, Dinsos Kalsel, serta tokoh agama dan pusat pembelajaran keluarga menjadi kunci dalam upaya ini. Dinas terkait akan menggalakkan sosialisasi kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan dan bagaimana keluarga dapat berperan aktif dalam mendorong anak-anak mereka untuk kembali bersekolah.

Program ini difokuskan di wilayah-wilayah yang memiliki angka ketidaksekolahan tinggi, seperti Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Pembukaan kelas tambahan dan mobil kelas akan dimulai pada bulan Agustus 2025 di daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi.

Pihak pemerintah akan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan kepada orangtua dan keluarga, serta memberikan pendampingan sosial agar anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah bisa kembali melanjutkan pendidikan mereka. Proses ini juga akan melibatkan distribusi alat pendidikan dan peralatan sekolah yang dibutuhkan.(adv/kmfksl/Aqmar/kb).