1. Komisi I dan II DPRD Banjarmasin gelar rapat gabungan bersama mitra kerja terkait adanya informasi berita di media tentang pekerja
entertainment berkebangsaan asing tanpa izin beraktivitas di Banjarmasin.

2. Pansus DPRD Banjarmasin bersama SKPD terkait menggelar rapat perdana dan membahas perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) tentang
Ketenagakerjaan di ruang rapat Komisi II.

3. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menerima kunjungan dan berdialog bersama siswa/siswi dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
Nurul Fikri Banjarmasin di Ruang Rapat Paripurna.

4. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Isnaini menghadiri pelaksanaan Hari Buruh (May Day) 2025 Kota Banjarmasin dengan beberapa agenda,
diantaranya senam pagi, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

5. Ketua Komisi IV DPRD sekaligus Ketua TP PKK Banjarmasin, Neli Listriani menghadiri penetapan Puskesmas Sungai Andai sebagai Puskesmas
Ramah Pelayanan Publik.

6. Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri menghadiri serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banjarmasin.

7. Pansus DPRD Kota Banjarmasin bersama SKPD terkait membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Banjarmasin.

8. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari dan Komisi I DPRD Banjarmasin menggelar rapat lintas sektor, membahas nasib honorer di
Banjarmasin dengan SKPD terkait.

9. Ketua Pansus DPRD Banjarmasin, Husaini bersama anggota lainnya menggelar rapat pembahasan perdana Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Banjarmasin.

Foto: hms-dprdbjm/kb

1. Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri didampingi unsur pimpinan lainnya saat
menandatangani dokumen kesepakatan rancangan awal RPJMD 2025-2029 pada rapat paripurna dewan Kamis, (27/3/2025).

2. Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin didampingi Wakilnya Hj Ananda saat menyampaikan pidato sambutan pertama rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin Senin, (3/3/2025).

3. Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat menyerahkan rancangan awal RPJMD 2025-2029 ke Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri didampingi unsur pimpinan lainnya pada rapat paripurna dewan di gedung dewan kota Kamis, (20/3/2025).

4. Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat menyerahkan dokumen LKPJ tahun 2024 kepada unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin pada rapat paripurna dewan di gedung dewan kota Kamis, (27/3/2025).

5. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia saat menggelar reses dengan masyarakat di Kelurahan Teluk Kelayan Banjarmasin Barat.

BANJARMASIN onlinekoranbarito.com – DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk revisi peraturan daerah tentang pengembangan kota layak anak agar meraih kategori Utama Kota Layak Anak.

Ketua Pansus DPRD Kota Banjarmasin M Husaini terkait Raperda revisi Perda nomor 15 tahun 2015 tersebut, Kamis (15/5/2025), menyampaikan, revisi Perda ini salah satu upaya meningkatkan status Kota Banjarmasin sebagai Kota Layak Anak kategori Utama.

Sebab, kata dia, Kota Banjarmasin sudah meraih predikat sebagai kota layak anak kategori Nindya sejak 2022 dan 2023. Tinggal satu tingkat lagi untuk meraih prestasi utama atau paripurna dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

“Dengan peraturan yang dimaksimalkan, kita optimis bisa meraih penghargaan tertinggi itu,” ujarnya. Selain itu, kata dia, Perda baru nantinya ini lebih memperkuat pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak di kota ini yang belum terkoordinir di Perda saat ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin M Ramadhan memastikan Perda akan datang secara komprehensif lebih banyak dari Perda sekarang untuk pengembangan kota layak anak.

“Kalau Perda Nomor 15 Tahun 2015 lebih banyak penyelenggaraan kota layak anak,” tuturnya. Menurut dia, indikator pengembangan kota layak anak yang dibuat aturannya ini ada tujuh klaster. Tujuh klaster tersebut, ungkap Ramadhan, mulai dari pengembangan sarana prasarana, fasilitas, kepedulian lintas sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Banjarmasin.

“Bagaimana semua mencerminkan sebagai kota layak anak,” ujarnya. Yang utamanya, kata dia, adanya fasilitas bermain, sarana penunjang untuk pendidikan, kesehatan dan sosial. “Semua bertujuan untuk benar-benar berkembang, memberikan pelayanan maksimal dan perlindungan yang nyata bagi anak-anak di kota ini,” demikian katanya. (adv/kb).

BANJARMASIN onlinekoranbarito.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Aliansyah menyayangkan dan mengingatkan agar tidak terulang kembali perusahaan menahan ijazah karyawan yang sempat viral melalui media sosial.

Aliansyah, Rabu (14/5/2025), pun mengapresiasi terhadap Pemerintah Kota Banjarmasin yang segera merespon untuk menangani kasus penahanan ijazah karyawan di salah satu usaha salon hingga dimediasi dengan baik. Dia menegaskan tidak dibenarkan dengan alasan apapun jika perusahaan atau pemilik usaha menahan ijazah karyawan.

“Ini memang gaya lama, ijazah karyawan ditahan agar mereka tidak berhenti bekerja tanpa pamit,” ujarnya. Aliansyah pun mengusulkan agar dibuat regulasi jelas terkait surat perjanjian kerja agar tidak ada penahanan ijazah asli.

“Biasanya foto copy ijazah saja lamar kerja itu, tidak aslinya diserahkan, maka perlu ada solusi dibuat perjanjian kontrak lima tahun misalnya, kalau berhenti bekerja ada konsekuensi ini itu, tapi hak pekerja ditunaikan juga,” ujarnya.

Dia pun berharap kasus ini tidak terulang dan Pemkot Banjarmasin harus aktif mengawasi maupun bertindak cepat jika terjadi kasus serupa yang merugikan pekerja. Kepala Dinas Koperasi UMK dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin M Isa Anshari menuturkan masalah ijazah asli karyawan yang ditahan tempat usaha sudah ditangani Pemkot Banjarmasin.

“Kita sudah menangani melalui mediasi, kita minta ijazah karyawan dikembalikan, semua sepakat,” paparnya. Dia pun mengungkapkan masalah ini terjadi karena pengusaha salah satu salon sudah melatih karyawan agar tidak ada yang berhenti kerja, hingga meminta jaminan ijazah asli para karyawan tersebut.

“Memang tidak banyak juga karyawannya, sekitar sepuluh, karena usaha salon itu ada beberapa cabang,” tuturnya. Dia menegaskan penahanan ijazah karyawan itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun hingga dilakukan tindakan, lalu pemilik usaha menyatakan taat.

“Kita terus awasi, sehingga semua selesai dengan baik,” ujarnya. Isa menyampaikan Pemkot Banjarmasin memiliki layanan e-lapor jika masyarakat menemukan masalah bisa melapor. “Laporkan melalui e-Lapor, kita pasti menindaklanjuti, memang ini kasus pertama,” ujarnya. (adv/kb).

BANJARMASIN onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menerima kunjungan study tour dari rombongan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Fikri Banjarmasin pada Rabu 14/5/2025. Rombongan SDIT Nurul Fikri tersebut disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari.

Kedatangan rombongan itu untuk mengetahui bagaimana kondisi DPRD Kota Banjarmasin terkini. Menurut Mathari, para rombongan tersebut melihat untuk mempelajari bagaimana DPRD Kota Banjarmasin mengambil suatu keputusan bersama dengan Pemko Banjarmasin.

Selain itu lanjutnya, para rombongan tersebut juga ingin tau bagian bagian apa saja yang ada di DPRD Kota Banjarmasin termasuk seluk beluk sekretariat DPRD yang terletak di pusat kota itu. “Kita bawa mereka ke ruangan tadi, untuk memberikan informasi apa saja bagian-bagian yang ada disini, mereka luar biasa, ingin tahu bagaimana keadaan di DPRD Kota Banjarmasin,” ujar Mathari.

“Tentu ada dari mereka memiliki cita-cita bagaimana nantinya jadi anggota DPRD, ini sangat baik untuk generasi mendatang kedepannya,” sambungnya. Sementara itu, Guru pendamping yang memimpin rombongan, Arifin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas sambutan luar biasa dari pihak DPRD Kota Banjarmasin.

Menurut Arifin hal tersebut akan menjadi positif karena sedari dini, anak-anak sudah mengetahui program strategis dari Pemerintahan terkhusus DPRD Kota Banjarmasin. Arifin mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan program setiap kelas yang bertajuk belajar di luar kelas, dan dirinya bersyukur dapat diterima dengan baik oleh pihak DPRD Kota Banjarmasin.

“Terimakasih banyak, semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi tumbuh kembangnya para anak,” tutupnya. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) H Supian HK mengapresiasi kehadiran Rumah Sakit Amanah Medical Center (RS AMC) di provinsinya. “Alhamdulillah hadir rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan canggih. Kita apresiasi,” ujar Supian HK di sela-sela usai peresmian RS AMC tersebut, Sabtu (10/5/2025).

Ketua DPRD Kalsel dua periode itu menyatakan bangga provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota memiliki rumah sakit terbilang lengkap dengan peralatan medis menggunakan teknologi terbaru serta terbaik saat ini.

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, kehadiran RS AMC akan sangat memudahkan warga provinsinya nanti untuk berobat atau urusan kesehatan.

“Dengan kehadiran RS AMC warga kita yang mau berobat atau urusan kesehatan tidak perlu lagi jauh-jauh seperti ke Jakarta, bahkan keluar negeri, untuk mendapatkan fasilitas yang serupa, seperti yang sediakan RS AMC,” ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.

Wakil rakyat yang sudah berusia 68 tahun itu menambahkan, dengan kehadiran RS AMC, bahwa dirinya pun kemungkinan “medical cek up” (ceh lengkap kesehatan) di rumah sakit tersebut.

“Kami bangga dengan hadirnya RS AMC sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk berobat misalnya ke Jakarta atau keluar negeri. Disini fasilitasnya lengkap segala-galanya, sayapun kemungkinan akan medical cek up disini nanti,” demikian Supian HK.

Peresmian RS AMC yang berlokasi di Jalan Haryono MT atau Kerakbaru Ilir Banjarmasin itu dengan pemotongan untaian bunga oleh “owner” rumah sakit tersebut Imam Abror bersama Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman. (adv/kb).

AMUNTAI, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengapresiasi tema peringatan ke-74 Hari Jadi atau Harjad Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2025. Tema Harjad ke-73 HSU “Bangkit Bersama, Berbakti Gasan Banua” (Bangkit Bersama, Berbakti Untuk Banua atau daerah) yang puncak peringatannya di Amuntai, Rabu (7/5/2025).

Menurut Supian HK yang juga politikus senior Partai Golkar Kalsel, peringatan Harjad HSU kali ini menjadi refleksi semangat kebersamaan dalam membangun daerah yang lebih kuat dan sejahtera.

“Apalagi dengan melihat temanya sejalan dengan semangat legislatif dalam mendorong pembangunan yang partisipatif, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Banua,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/HSU. Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.

Supian HK menambahkan, bahwa tema Harjad ke-73 HSU sangat relevan dengan semangat kebersamaan di DPRD yang terus berupaya mengawal pembangunan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ia berpendapat, di tengah tantangan global, kebangkitan daerah menjadi agenda penting yang harus dikerjakan secara gotong royong, antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat.

Peringatan hari jadi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas daerah, melalui berbagai pertunjukan seni budaya dan partisipasi masyarakat yang menunjukkan kekayaan tradisi HSU, demikian Supian HK.

Sementara Bupati HSU H. Sahrujani dalam sambutannya turut menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk dari DPRD Kalsel yang selama ini berperan aktif mendukung program-program pembangunan di daerah

“Kehadiran DPRD Kalsel dalam kegiatan ini juga menegaskan peran strategis lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kemajuan Banua yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU tersebut.

Kehadiran Ketua DPRD Kalsel pada puncak peringatan Harjad HSU tersebut bersama Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) provinsi setempat, Hj Farida Supian HK.

Selain Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakil Gubernur H Hasnuryadi Sulaiman, dalam puncak peringatan Harjad HSU itu juga para wakil rakyat asal dapil V masing-masing Dewi Raisha Aprilia, Aulia Azizah, Nor Fajri, Firman Yusi dan Umar Sadik. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD provinsi setempat Tahun 2025-2029.

“Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya RPJMD Kalsel 2025-2029 yang merupakan langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” ujar Sekretaris Fraksi PKS, Firman Yusi Selasa (6/5/2025).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2025 yaitu H Muhidin dan H Hasnuryadi Sulaiman.

Firman Yusi menyatakan dukungan fraksinya tersebut sesudah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kalsel 2025-2029 di Auditorium Gedung KH Idham Chalid Komplek Kantor Gubernur provinsi setempat di Banjarbaru, 5 Mei lalu.

“Bermodal enam kursi di DPRD Kalsel, PKS salah satu partai pengusung pasangan H. Muhidin – Hasnur dalam Pilkada 2024, karenanya kami harus bertanggung jawab kepada publik, memastikan bahwa visi dan misi pasangan tersebut dapat diwujudkan di akhir masa jabatan, mengawalinya tentu melalui pengesahan RPJMD 2025-2029,” ujar Firman.

Menurut Anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut, RPJMD itu sendiri dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. “Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik pembangunan daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa dokumen tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sudah harus tersusun selambatnya enam bulan terhitung sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Kami melihat bahwa rancangan RPJMD Kalsel 2025-2029 telah mengakomodir aspirasi masyarakat dan memiliki fokus yang jelas pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur yang merata serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Firman.

Oleh sebab itu, menurut dia, Fraksi PKS siap mengawal agar setiap rencana program selama kepemimpinan Gubernur Muhidin dan Wagub Hasnur dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya hingga masyarakat Kalsel dapat merasakan manfaat dari setiap program itu.

“Hal tersebut tentu akan dapat diwujudkan dengan komitmen dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.

Fraksi PKS berharap RPJMD itu nanti sejak penetapan akan menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta membawa Kalsel menuju masa depan yang lebih baik, demikian Firman Yusi. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan, baik secara pribadi maupun kelembagaan mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang – RPJMD) provinsi setempat Tahun 2025-2029.

Supian HK menyatakan dukungan tersebut, usai menghadiri Musrenbang – RPJMD Kalsel 2025-2029 di Auditorium Gedung H Idham Chalid – Komplek Kantor Gubernur & Sekretariat Dewan Provinsi (Setdaprov), Senin siang (5/5/2025).

Menurut dia, Musrenbang pada intinya untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Nasional.

“DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapan jangan hanya seremonial. Jangan hanya di atas kertas. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya itu yang kita giring nanti bersama-sama,” pintanya.

Ketua DPRD Kalsel juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan usul dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.

“Kita di tahun jamak, siap aja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” tegas Supian HK .

Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Alpiya Rakhman menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsinya

“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam Musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak Gubernur menekankan kepada Bupati/Wali Kota agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari Kemendagri untuk sinkronisasi data baik kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya .

Pada kesempatan itu dia mengimbau seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat.

Alpiya berharap, tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.“Ini (data) benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” ucap Alpya.

Musrenbang Tahun 2025 yang dibuka Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman diikuti Forkopimda Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota se Kalsel

Hadir pula Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Direktur Regional II Kementerian Ppn/Bappenas Mohammad Roudo, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto selaku narasumber.

Sedangkan via zoom, dikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto Raharjo, Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Yohan dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata Rayendi Nur Salam. (adv/kb).