OPINI

Oleh: Dr. S. Purnamasari (Dosen FSI Uniska Banjarmasin)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – SAMPAH telah menjadi masalah serius berbagai daerah di Indonesia. Hingga Januari 2025, beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan khusunya di Kota Banjarmasin yang bersemboyan “Kota Seribu Sungai” ini telah menyatakan status darurat sampah.

Kondisi ini memicu perbincangan hangat tentang pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Seperti yang di kemukakan, Dr. S. Purnamasari sebagai ketua research pada kegiatan KKN penelitian terkait sampah tersebut di kota ini.

Dr. S. Purnamasari, mengungkapkan bahwa mayoritas daerah di Indonesia masih mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai solusi utama, yang seringkali hanya berupa penumpukan dan penimbunan sampah. Lingkungan hidup aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

“Pemanasan global, polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem menjadi tantangan serius yang dihadapi saat ini,” jelas Dr. S Purnamasari Dosen FSI Uniska Banjarmasin sekaligur ketua research kegiatan KKN penelitian sampah di Kota Banjarmasin, Rabu, (19/3/2025). Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah lingkungan ini.

Mengadopsi prinsip-prinsip eco green atau ekologi hijau dalam kehidupan sehari-hari adalah solusi lingkungan berkelanjutan dan penting bagi kelangsungan hidup di muka bumi ini. Konsep eco-green saat ini sudah mulai ramai diperbincangkan.

Eco-green adalah sebuah konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap lingkungan atau bisa disebut sebuah konsep yang ramah terhadap lingkungan dengan merujuk pada pendekatan yang mengintegrasikan aspek-aspek ekologi dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Ini melibatkan pemikiran ekologis dalam perencanaan, desain, penggunaan sumber daya, dan konsumsi. Pada konsep ini mengajak kita untuk back to nature. Eco-green merupakan singkatan dari ecological green. Ecological yang dalam bahasa Indonesia adalah ekologi, berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu.

Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan green yang dalam bahasa Indonesia berarti hijau bisa diartikan berubah atau menjadi hijau, untuk membuat hijau, atau untuk menjadi atau tumbuh hijau.

Adapun sebagi salah satu bentuk upaya riilnya adalah dengan mendorong pemanfaatan limbah sampah agar dapat mengurangi pencemaran melalui penggunaan teknologi dan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Manusia dapat mengurangi pencemaran udara dan air, bahkan melalui pengurangan limbah yaitu dengan mengurangi sampah serta meningkatkan praktik daur ulang sebagai komponen penting dari eco green agar berdampak positif pada kesehatan manusia.

Penerapan prinsip-prinsip eco green living tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesehatan individu dan ekonomi global. Mengurangi emisi karbon dapat membantu mengurangi polusi udara, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat penyakit pernapasan dan meningkatkan kualitas udara.

Selain itu, mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dapat membuka peluang ekonomi baru, seperti industri energi terbarukan dan teknologi hijau, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memacu inovasi.

“Sebagai bentuk sinergitas atas upaya ini kami melakukan beberapa kali penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang di danai oleh APBU Uniska MAB terkait pemanfaatan sampah menjadi berkah sampai pada pengolahan sampahnya menjadi ecobric,” kata Dr. S. Purnama. Bagaimana dari hasil pemanfaatan sampah itu menjadi omset tambahan keluarga dan mendapatkan investasi bahkan permodalan serta memberikan pelatihan dalam packaging, pemasaran online.

sehingga ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memacu inovasi dalam berkarya/berwira usaha, menghasilkan pendapatan. Terutama lagi tentunya menciptakan eco green living yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Penelitian ini masih terus berlanjut agar nantinya menjadi roadmap yang jelas dan menjadi bahan recomendasi policy public serta diharapkan dapat meminimalisir darurat sampah di Kota Banjarmasin saat ini. (red/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Wakil Wali Kota Banjarmasin H Ananda memastikan selama masa pemerintahan dirinya dan Wali Kota HM Yamin, segala aduan dan keluhan masyarakat akan terlayani dengan baik.

Hal ini sebagai bentuk komitmen Yamin-Ananda terhadap penanganan sejumlah masalah di perkotaan, yang juga terserap dari sejumlah pengaduan masyarakat. Dia pun menegaskan semua aduan yang masuk dari masyarakat bakal aegera diproses oleh Pengaduan/Lapor Banjarmasin.

Hal ini diungkapkan Hj Ananda saat berdiskusi dengan Tim Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin terkait Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor), di Ruang Kerja Wakil Wali Kota, Balaikota Banjarmasin, Senin (10/3/2025).

HJ Ananda sendiri dalam pertemuan tersebut sangat serius menyimak paparan sejumlah anggota tim yang dikoordinir Kabid Informasi Publik, Hj Nurbaiti didampingi Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik, Arbain, S.Kom serta jajaran terkait.

Flashback ke masa kampanye mereka, Ananda pun bercerita kalau mereka sistem pengaduan tersendiri yaitu Laporia. Karena itu pihaknya akan berkolaborasi penuh dengan Diskominfotik Banjarmasin agar aduan atau keluhan masyarakat bisa tertangani dengan baik.

“Waktu masa jaman kampanye, kami punya tim tersendiri untuk menghandle keluhan-keluhan dan kami ingin mengkolaborasikan dengan tim yang ada terbentuk saat ini,” ujarnya.

Ananda bersyukur, dengan adanya SP4N-Lapor yang dikomandoi oleh Diskominfotik itu bisa menjawab kebutuhan yang mereka inginkan. Hal ini agar seluruh masyarakat Kota Banjarmasin itu bisa berpartisipasi langsung dalam pembangunan kota.

“Jadi bila ada layanan publik yang tidak dilaksanakan dengan baik, tidak sesuai dengan SOP itu bisa langsung dikeluhkan, jadi terima kasih banyak Diskominfotik atas kerja kerasnya,” sambungnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin tidak hanya mempunyai sistem pengaduan online, namun juga Layanan Darurat Call Center 112 Banjarmasin Siaga yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Banjarmasin secara gratis.

“Jadi keluhan terhadap pelayan publik itu bisa di sampaikan SP4N-Lapor, apalagi Banjarmasin punya call center 112, itu 24 jam gratis bebas pulsa dan juga kita punya tadi namanya media sosial Instagram Pengaduan Banjarmasin,” jelasnya.

“Jadi sekarang ada aduan apapun yang masuk ke Pak Wali Kota, ke saya, saya akan langsung tag ke Pengaduan Banjarmasin untuk segera di tinjaklanjuti,” pungkasnya. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembiayaan Tahun Jamak ke Provinsi Banten. “Provinsi Banten berpengalaman mengelola pembiayaan tahun jamak,” ujar Ketua Pansus III DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah,Minggu, (9/3/2025).

Gusti menerangkan Pemprov Kalsel Banten sudah dua kali membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembiayaan Tahun Jamak pada 2012 dan 2018 sehingga patut menjadi referensi Pansus III DPRD Provinsi Kalsel untuk menyusun Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak.

“Kita tidak menginginkan produk hukum yang dibuat akan mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujar mantan anggota DPR RI tersebut. Oleh karenanya, menurut Gusti, Provinsi Kalsel belajar meniru kebijakan yang digulirkan Provinsi Banten.

Gusti menambahkan kemungkinan muncul justifikasi yang disinkronkan pada kesimpulan raperda yang akan diputuskan di daerah. Gusti pun berharap Pansus III DPRD Provinsi Kalsel bisa mengoptimalkan penyusunan materi produk raperda yang akan dihasilkan pada masa mendatang.

Raperda Pembiayaan Tahun Jamak bertujuan membuat payung hukum untuk memastikan ketersediaan anggaran yang berkesinambungan bagi pelaksanaan proyek strategis daerah yang diperkirakan memerlukan pembiayaan besar dan waktu yang lebih lama.

“Karena kita melihat ada beberapa proyek strategis yang memang tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,” tutur Gusti. Untuk memastikan ketersediaan anggaran, diungkapkan Gusti, maka membutuhkan payung hukum agar program itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Banten Sugeng Hariyadi menyatakan Provinsi Banten mendapatkan kehormatan sekaligus bangga atas kunjungan Pansus III DPRD Provinsi Kalsel guna membahas anggaran tahun jamak.

“Tentu hal yang paling penting berkaitan dengan tahapan yang harus dipenuhi, di mana semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema tahun jamak harus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku,” tutur Sugeng. Ia mengingatkan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sudah memuat sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan daerah.

“Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan nanti akan ada Perda Tahun Jamak. Itu harus berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya,” demikian Sugeng. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mempelajari penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Tengah (Jateng).

“Penyelenggaraan penanaman modal di Jateng nampak cukup maju,” ujar Ketua Pansus II DPRD Kalsel H Jahrian ketika dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025). Jahrian menuturkan Provinsi Jateng memungkinkan menjadi percontohan bagi Provinsi Kalsel terkait penyelenggaraan penanaman modal bagi potensi sumber daya alam (SDA).

Jahrian pun mengharapkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel dapat menyerap dan menerapkan hal positif dari Jateng, guna meningkatkan layanan dan menarik agar lebih banyak investasi ke daerah. Jahrian juga menyoroti menyoroti kendala pada sistem perizinan yang masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara berbagai pemangku kebijakan terkait.

Menurut Jahrian, dinas terkait akan bekerja lebih efektif, seperti dinas pertanian, kehutanan, dan kelautan, jika bergabung melalui satu kantor khusus guna mempercepat proses perizinan. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jateng Diyah menekankan penting komunikasi dan berbagi pengalaman untuk menyusun kebijakan penanaman modal yang efektif.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan rombongan wakil rakyat Kalsel dan siap berbagi pengalaman serta berdiskusi mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penyusunan kebijakan penanaman modal,” ujar Diyah.

Ia berharap adanya sinergi antara daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan investasi. “Pertemuan kali ini diharapkan dapat memperkaya wawasan Pansus II DPRD Kalsel dalam menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di Kalsel,” tutur Diyah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim) bertukar pendapat tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. “Dalam studi komparasi ke DPRD Jatim, DPRD Kalsel berdiskusi atau tukar pendapat tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah,” ujar Ketua Pansus Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kalsel H Muhammad Syaripuddin ketika dikonfirmasi dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025).

Syaripuddin menerangkan studi komparasi ke DPRD Provinsi Jatim untuk memperkaya wawasan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) guna memperkuat regulasi daerah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Rombongan Pansus I DPRD Provinsi Kalsel diterima Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim Yordan M. Batara Goa. Syaripuddin menyebutkan pertemuan tersebut mendiskusikan tentang penguatan Perda, antara lain penguatan peran Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama Bapemperda.

Selain itu, pria akrab disapa Bang Dhin tersebut mengungkapkan tukar pendapat tersebut membahas penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum melalui pendekatan “Omnibus Law” pelibatan publik secara luas dalam proses penyusunan Perda.

Kemudian peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan profil hukum berbasis elektronik agar lebih mudah masyarakat.mengakses. “Kami berharap melalui studi komparasi, Ranperda yang sedang kami bahas bisa benar-benar diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaripuddin.

Syaripuddin menambahkan kunjungan DPRD Provinsi Kalsel tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan regulasi yang lebih adaptif, berkualitas, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan daerah. Studi komparasi Pansus Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah DPRD Provinsi Kalsel itu ke Jatim pada 6-8 Maret 2025. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengapresiasi Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin yang selama ini bersinergi dengan lembaga legislatif saat menjalankan tugas. “Kami juga mengapresiasi terutama kepada Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto yang selama ini terus bersinergi dengan DPRD Kalsel saat menjalankan tugas,” ujar Supian sesudah menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Lanal Banjarmasin, Sabtu, (8/3/2025).

Didik Kusyanto terpilih mengikuti Pendidikan Reguler (Dikreg) LIII Sesko TNI 2025, kemudian digantikan Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan yang sebelumnya menjabat Komandan KRI GNR-332 Satkor Koarmada II. “Terima kasih banyak atas pengabdian dan loyalitas yang sudah diberikan Pa Didik selama ini, kita doakan beliau selalu sehat dan sukses mengikuti Dikreg Sesko TNI tahun ini,” ucap Supian.

Politikus senior Partai Golkar itu juga mengucapkan selamat kepada Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan yang kini mengemban amanah menjadi DAN Lanal Banjarmasin. Ia berharap Danlanal Banjarmasin yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan efektif untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Kalsel.

“Selamat datang Kolonel Laut Ahmad Hasan, semoga cepat beradaptasi dan berkolaborasi untuk menciptakan kehidupan maritim yang aman dan berkelanjutan terutama di Kalsel,” tutur Supian. Saat menghadiri acara pisah sambut dan Sertijab Danlanal Banjarmasin tersebut, Supian didampingi Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel Hj Farida Supian HK. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel tetap bersinergi agar menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Supian, mengatakan sempat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Kalsel dari Ruben Artia Lumbantoruan kepada Andrianto.

Ruben kini menjabat Direktur Pemeriksaan VI A Ditjen Pengelolaan Kas Negara (PKN) VI dan Andriyanto sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Selain mengucapkan selamat kepada kedua pejabat BPK yang mendapat jabatan baru, Supian menekankan penting hubungan sinergi.

“Atas nama DPRD Kalsel, kami mengucapkan selamat bertugas untuk Pak Andriyanto. Semoga sinergi kita dapat terus berlanjut untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi keuangan terutama di Kalsel,” harap Supian, Jumat, (7/3/2025).

Sebagai catatan pada masa kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin, Pemprov Kalsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan sangat penting pada pemerintahan daerah sebagai penggerak birokrasi. Supian menyampaikan hal itu usai menghadiri pelantikan Pejabat (Pj) Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin oleh Gubernur Kalsel H Muhidin di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu, (5/3/2025).

Menurut Supian, Sekda juga memiliki menjaga stabilitas rodan dan jalan pemerintahan di daerah. Sebagai Ketua DPRD Kalsel, Supian siap mendukung dan bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat provinsi setempat.

“Sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif penting untuk menjalankan kebijakan dan program yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Mari kita bekerja bersama, merangkul semua,” tutur Supian.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Muhidin pun melantik Tim Penggerak PKK provinsi serta kabupaten/kota dan pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) se-Kalsel.Pada momentum tersebut, Muhidin menyerahkan Memori Jabatan dan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati/Wali Kota se-Kalsel.

Ketua DPRD Kalsel menghadiri acara tersebut bersama Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel Ny Hj. Farida Supian HK, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada M Syarifuddin sebagai Pj Sekdaprov setempat. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengajak seluruh elemen masyarakat di provinsinya agar meningkatkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ajakan orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pengprov) tersebut dalam pidato singkat pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK, Selasa, (4/3/2025) sore.

Pada kesempatan rapat paripurna tersebut, Muhidin menyatakan, untuk menjawab berbagai tantangan dia kemukakan visi “Kalsel Bekerja” yaitu Kalimantan Selatan berkelanjutan, berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan.

Menurut dia, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemprov dan DPRD Kalsel perlu duduk bersama, bersinergi menyusun kebijakan daerah yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

“Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), kami membawa semangat ‘Bekedja Bersama Merangkul Semua’ sebagai fondasi,” demikian H Muhidin.

Kehadiran pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut, Muhidin bersama Wagubnya H Hasnuryadi, dan mendampingi Ketua Dewan memimpin rapat paripurna itu ketiga wakilnya masing-masing H Kartoyo SM (NasDem), H Muhammad Alpiya Rakhman (Gerindra) serta Desy Oktavia Sari. (PAN).

Mengakhiri pidatonya Gubernur Muhidin menyampaikan pantun dalam bahasa daerah Banjar Kalsel yang intinya bertekad memberikan pengabdian untuk kemajuan Banua.

Selain itu, menekankan arti penting kebersamaan dalam membangun serta memajukan Banua atau Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota. Pimpinan DPRD Kalsel dan anggotanya kemudian buka puasa bersama dengan wartawan/anggota Press Room Dewan provinsi tersebut di “0” (nol) kilometer atau eks perkantoran Gubernur setempat – Jalan Sudirman Banjarmasin. (adv/kb).