MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Perayaan Hari Jadi ke-65 Kabupaten Barito Kuala (Batola) berlangsung istimewa, menandai akhir dari periode transisi kepemimpinan sementara selama dua tahun terakhir.

Sejak 4 November 2022, Batola belum memiliki bupati dan wakil bupati definitif setelah Hj Noormiliyani AS-H Rahmadian Noor menyelesaikan masa jabatan mereka. Kepemimpinan sementara dilanjutkan oleh Mujiyat sebagai penjabat bupati, yang kemudian mengundurkan diri pada 1 Agustus 2024 untuk mengikuti Pilkada 2024.

Mulai 11 Agustus 2024, Dinansyah menjabat sebagai penjabat bupati hingga terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif melalui Pilkada 2024. Selama masa kepemimpinan sementara ini, roda pemerintahan dan program pembangunan tetap berjalan lancar.

Beberapa pencapaian signifikan berhasil diraih, termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 0,395 di akhir 2023 menjadi 0,156. Tingkat kedalaman kemiskinan juga berhasil ditekan dari 1,144 menjadi 0,689. Selain itu, terjadi perbaikan dalam gini rasio serta penurunan angka pengangguran terbuka.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 5.961 pengangguran di Batola hingga akhir 2024, dengan rincian 3.725 laki-laki dan 2.236 perempuan. Persentase pengangguran terbuka menurun dari 3,42 persen menjadi 3,41 persen. Berdasarkan perhitungan mandiri, tingkat pengangguran terbuka sudah menyusut menjadi 2,10 persen dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,46 persen.

Untuk mengatasi pengangguran, Pemkab Batola bekerjasama dengan BLK Bekasi dalam menyelenggarakan pelatihan vokasi di bidang otomotif, PHP, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan garmen. Pelatihan lain termasuk manajemen agrowisata, budidaya jamur tiram, serta pengolahan hasil pertanian baik secara non-institusional maupun institusional.

Selama setahun terakhir, Pemkab Batola juga aktif dalam pengendalian inflasi melalui pasar murah dan gerakan pangan murah. Upaya ini didukung oleh pengembangan benih padi unggul varietas siam madu di lahan seluas 2.000 hektare dan pengawalan tanaman padi seluas 105.905 hektare. Sistem Resi Gudang (SRG) juga dioptimalkan di Kecamatan Anjir Pasar dan Mandastana.

Sebagai hasilnya, inflasi di Batola turun hingga 0,35 poin, lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Selatan yang mencatat 0,46 poin. Selain itu, Batola juga mencatat penurunan prevalensi stunting dari 33,36 persen di akhir 2023 menjadi 15,9 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Meskipun belum mencapai target nasional 14 persen, hasil ini menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Menurut data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), jumlah balita stunting di Batola mencapai 1.710 atau 8,85 persen dari total 20.234 balita.

Dalam bidang kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan di Batola meningkat menjadi 326.526 jiwa atau 99,94 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan mencapai 83,03 persen. Prestasi ini membuat Batola meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 bersama 470 kabupaten/kota lainnya.

Sebagai pendukung layanan kesehatan, RSUD Abdul Aziz Marabahan kini memiliki 15 dokter spesialis, gedung hemodialisa dan CT scan baru, serta renovasi poliklinik menjadi dua lantai dan gedung perawatan lama.

Berbagai upaya ini turut mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batola dari 70,67 menjadi 71,40. Selain itu, Pemkab Batola juga fokus pada peningkatan pelayanan publik yang mendapatkan skor 93,10 dari Ombudsman, masuk dalam zona hijau atau kualitas tertinggi.

Sebanyak 126 pelayanan dievaluasi untuk memastikan cepat, transparan, dan adil. Digitalisasi diterapkan pada beberapa jenis pelayanan, serta pelayanan satu pintu di sejumlah organisasi pelayanan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Barito Kuala menerima kunjungan dari Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel, pada Jum’at (29/11/2024) pagi. Diketuai oleh Nawang Wijayati, SH., MH semua anggota Komisioner berhadir lengkap, kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 di kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Kominfo Batola Hery Sasmita, mengaku sangat mengapresiasi kunjungan tim Monev dari KI Kalsel. Menurutnya, Monev yang dilaksanakan dapat meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kabupaten Barito Kuala.

“Kita sudah menjalankan Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat dalam hal informasi, tentu kita siap sedia menerima arahan dari Komisi Informasi,” pungkas Hery.

Nawang Wijayati dalam kunjungannya menyampaikan Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu agenda dari Komisi Informasi untuk sinergitas pelayanan informasi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Kalsel.

“Kami berharap sinergitas ini terus terjalin, sehingga meningkat pula Indeks Keterbukaan Informasi Publik provinsi Kalimantan Selatan di tahun yang akan datang, tentu salah satunya dukungan dari pemerintah daerah,” harapnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti melalui zoom meeting di Rumah Dinas Kediaman Penjabat (Pj) Bupati Batola, Senin (25/11/2024) pagi.

Rapat koordinasi daring ini diinisiasi sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. diikuti oleh Menteri Sosial RI serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui zoom meeting.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif. “Melalui rapat koordinasi ini, kita dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi di tingkat daerah,” ujarnya.

Partisipan rapat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang terhubung secara virtual melalui zoom meeting. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan melibatkan analisis kondisi ekonomi lokal, identifikasi potensi risiko inflasi, serta pembahasan strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi.

Usai rakor tersebut, Pj Bupati Batola yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, dr. Hj. Azizah Sri Widari menegaskan komitmen Pemkab Batola akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi khususnya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batola. Adapun dalam upaya menekan inflasi, ada beberapa strategi utama yang harus dijalankan yaitu koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengendalikan harga-harga bahan pokok, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.

“Pemkab Batola telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) oleh Pj Bupati Batola langsung selaku pembina kemudian Sekretaris Daerah Kab. Batola sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah. Yang mana setiap minggu mengikuti rapat zoom meeting inflasi yang dipimpin oleh Kemendagri, menindaklanjuti hasil presidium selama ini, dan selanjutnya Tim bisa memantau perkembangan harga dan inflasi di daerah kita,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Batola.

Azizah juga mengatakan bahwa dalam mengatasi inflasi di Pemkab Batola menerapkan strategi 4K yaitu memastikan Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi rantai pasok dan Komunikasi yang efektif.

“Strategis 4K ini diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), stakeholder terkait harus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik,” katanya.

Selain itu, Azizah berharap di Batola ini tetap terkendali, tidak terlalu naik dan terlalu tinggi ataupun terjadi deflasi kalau penurunan harga terlalu rendah juga merugikan.

“Jadi harapannya daerah kita tetap berada pada kisaran normal untuk rank angka inflasi yaitu di bawah 2,5%,”ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D menghimbau agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus berupaya.

“Saya menyampaikan apresiasi atas upaya dalam mengendalikan inflasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah,” tuturnya.

Selain itu, rapat yang diikuti oleh Pemkab Batola juga turut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Batola Dinansyah, S.Sos., M.M, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, dr. Hj. Azizah Sri Widari, Perwakilan Kapolres Batola dan Dandim, Inspektur Kab. Batola, Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Batola, Kadiskoperindag, Kadisperkim, serta undangan rakor yang turut hadir. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Sehubungan dengan maraknya judi online dikalangan pegawai menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Kab. Barito Kuala melaksanakan acara penerangan hukum bahaya judi online dengan tema larangan judi online di aula Selidah, Senin (25/11/2024).

Acara dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Dinansyah, S.sos.,MM, dalam sambutannya ia mengatakan pemerintah sampai detik ini terus memperketat pengawasan terhadap situs dan konten judi online dan mendapatkan atensi oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

“Sosialisasi hukum, pencegahan dan pemberantasan judi online merupakan hal yang sangat penting, mengingat dampak dari judi online dapat mengakibatkan hancurnya ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan kehancuran rumah tangga. Judi online dapat berdampak negatif yang luas dimasyarakat, baik aspek ekonomi, social dan kriminal sehingga segenap komponen struktur sosial mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga Kabupaten harus memberi atensi yang serius agar judi online dapat dicegah dan ditanggulangi,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa penyelenggara permainan judi, termasuk judi online dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Sementara pemain judi online dapat terkena pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda pidana paling banyak 10 juta. Judi online juga termasuk tindakan pidana yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE.

“Oleh karena itu, saya berharap kita semua dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah dan menanggulangi judi online, khususnya kepada kejaksaan negeri Barito Kuala serta pihak terkait lainnya, agar kita bisa menjadi mitra yang baik, mitra yang bersinergi dan mitra yang saling mengisi satu sama lain,” tambahnya.

Sosialisasi penerangan hukum bahaya judi online diisi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala Yussie Cahaya Hudaya, S.H., M.Kn, Kepala Dinas Kominfo Hery Sasmita, S.STP., M.AP, dan Kepala Inspektorat Selamat Riyanto, S.STP., M.Ec. Dev. Kegiatan tersebut dihadiri beserta Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan SKPD dan Camat se-kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pj. Bupati Dinansyah menyambut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya ke kabupaten Barito Kuala di Desa Anjir Pasar Kota I Rt. 04, Jl. Handil Tura, Kec. Anjir Pasar, Jum’at (22/11/2024). Kedatangan Mentan untuk meninjau pelaksanaan program optimalisasi lahan, cetak sawah, dan pembentukan Brigade Pangan (BP).

Program Brigade Pangan merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menarik generasi muda, dan mendukung ketahanan pangan nasional melalui teknologi modern dan pengelolaan berkelanjutan.

Menurut Amran, dua kunci utama yang dapat menarik generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian adalah teknologi tinggi dan keuntungan yang jelas.

“Kita diperintah oleh Bapak Presiden untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya paling lambat 4 tahun. Oleh karena itu sekarang anggaran pertanian dari 6,9 menjadi 29,9 triliun, kemudian volume pupuk dikali dua, serta menyiapkan petani millennial. Milenial dan generasi Z akan turun ke pertanian jika dua hal ini terpenuhi. Pertama, keuntungan minimal Rp10 juta per bulan dan kedua, penggunaan teknologi tinggi. Tanpa kedua hal ini, mustahil mereka mau terjun ke lapangan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kabupaten Barito Kuala Ir. Murniati, M.P mewakili Pj. Bupati Dinansyah mengungkapkan pemerintah kabupaten Barito Kuala turut mendukung program Kementan dengan melaksanakan penyuluhan pertanian termasuk pengendalian penyakitnya. Ia juga sampaikan, petani millennial sudah terbentuk sebanyak 91 Brigade Pangan.

“Alhamdulillah hari ini desa Anjir Pasar Kota Satu sebagai model percontohan Brigade pangan untuk ketahanan pangan. Satu Brigade pangan dibentuk untuk 15 orang petani millennial. 1 BP mengelola 200 Hektar sawah. Dengan harapan minimal mereka dalam satu bulan mendapat 10 juta, tentu dibantu oleh kementerian pertanian dari Alsinta, alat tanam, alat panen, pupuk, benih dan lainnya,” ungkap Murniati.

Penyerahan bantuan Alsintan prapanen program Kementerian Pertanian untuk Brigade pangan provinsi Kalimantan selatan yang diserahkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berada di lokasi Kunkernya sebesar 8 miliyar lebih yang terdiri dari traktor roda 4 sebanyak 17 unit, traktor roda 2 sebanyak 34 unit, pompa air sebanyak 43 unit, handsprayer sebanyak 30 unit dan transplanter sebanyak 4 unit. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Verifikasi lapangan Germas Award Tingkat provinsi Kalimantan Selatan di kabupaten Barito Kuala tahun 2024, berlangsung di aula Bappelitbang, Rabu (20/11/2024). Verifikasi dilakukan dengan paparan singkat implementasi Germas di kabupaten Barito Kuala yang disampaikan oleh Kabid Kesmas Dinkes Batola H. M. Halimuddin, S.Km, M.PH. Kemudian, penyampaian profil desa Karya Maju sebagai perwakilan Desa Germas oleh Pj. Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Selain itu, dilakukan wawancara oleh tim penilai kepada tim forum Germas Kabupaten. Selanjutnya, tim verifikasi terjun ke lapangan bersama forum Germas Batola di desa Karya Maju Kecamatan Marabahan.

Ketua forum Germas Kab. Batola yang diwakili oleh Kepala Dinkes Batola Sugimin, S.KM., M.Kes mengungkapkan Aksi Germas harus diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat. Ungkapnya, di Indonesia kini mengalami transisi penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.

Meningkatnya kasus PTM kata Sugimin tentu akan menambah beban pemerintah karena penanganannya membutuhkan biaya besar. Ia jelaskan pencegahan penyakit tergantung pada perilaku individunya, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi untuk hidup sehat.

Terwujudnya Germas juga diperlukan adanya keterlibatan aktif dari seluruh komponen baik pemerintah pusat, daerah, sektor nonpemerintah, dan masyarakat. Untuk itu Sugimin berharap perlu adanya sebuah gerakan untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

“Saat ini sudah ada pojok Germas di Dinas Kesehatan yang menyediakan alat olahraga seperti treadmill, pemeriksaan PTM yang dijadwalkan setiap satu minggu sekali serta diikuti setiap SKPD mengisi form untuk pemeriksaannya. Pojok Germas yang diresmikan oleh Sekretaris Daerah telah memeriksa seluruh Pejabat Esselon II. Dengan adanya Pojok germas diharapkan terjalinnya 5K yakni komunikasi, koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan komitmen antar pegawai maupun SKPD,” harap Sugimin saat membuka kegiatan.

Adapun Langkah-langkah Germas yang menjadi panduan dalam menjalani Pola Hidup Sehat antara lain ujar Sugimin diiringi dengan melakukan aktifitas fisik, budaya konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan menjaga kebersihan lingkungan.

Ketua penilaian Hj. Syarkiah, S.Gz., MM Kepala seksi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan jiwa Dinkes Prov. Kalsel sampaikan tujuan penilaian Germas adalah mendata Implementasi Kebijakan Germas di Daerah dengan memberikan reward bagi Kabupaten/Kota dalam Implementasi Kluster Germas serta Memberikan masukan dan saran bagi SKPD pelaksana kegiatan Germas. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah kabupaten Barito Kuala melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan acara diseminasi inovasi daerah. Kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil inovasi daerah Kab. Barito Kuala tahun 2024 sebagai bentuk pemanfaatan dan penyebar luasan inovasi daerah.

Kepala bidang penelitian dan pengembangan Bappedalitbang Lasiman, S.ST., MP berharap inovasi yang telah dibuat perlu diseminasikan. Menurutnya inovasi dibuat bukan hanya untuk keperluan lomba namun dapat dimanfaatkan secara luas.

“Kami harapkan inovasi itu bisa didesiminasikan dan dilakukan di seluruh SKPD. Terutama yang terkait bagian masyarakat umum juga dapat didesiminasikan di lingkungan sehingga ada manfaat dari lomba inovasi yang telah kita laksanakan,” harapnya.

Pada acara diseminasi diisi oleh penyampaian materi dari 8 narasumber yang terdiri dari Optimalisasi inventarisasi barang persediaan melalui aplikasi “Persediaanku”, BBI BISA “Bahitung benih Iwak dengan Batakar Iwak Sederhana Alatnya, Pengenalan Pusat Jejaring Inovasi Daerah, Gempita (Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Gigi Anak Balita), Desa Inovatif, Pengolahan Limbah Padat Berbahan Kohe dan Inovasi teknologi tepat guna “Surung sintak” pengusir burung manual.

Diseminasi yang merupakan kegiatan menyebarkan informasi inovasi daerah ini diikuti oleh seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan lingkup pemerintah kabupaten Barito Kuala di aula Mufakat pada, Senin (19/11/2024). (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Upacara, Senin (18/11/2024) Pj. Bupati Barito Kuala Dinansyah menyerahkan penghargaan pemenang lomba Festival Tunas Bangsa Ibu Bahasa Banjar 2024. Tiga siswa dari Barito Kuala telah berhasil meraih prestasi membanggakan, yakni Juara Satu Menulis Puisi Bahasa Banjar tingkat SD, Juara Satu menulis cerita pendek Bahasa Banjar tingkat SD dan Juara Dua lomba Bakisah Bahasa Banjar tingkat SMP. Para juara tersebut akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada Festival Bahasa Banjar Tingkat Nasional pada tahun 2025 mendatang di Jakarta.

Selepas upacara tim media center mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Barito Kuala Aris Saputera, S.STP., M.Si. Dalam kesempatannya Ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pendidikan akan mengupayakan menyelesaikan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS). Dijelaskannya bawah angka partisipasi sekolah adalah termasuk kewenangan dari Kabupatennya adalah pada satuan Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, dan kesetaraan atau sekolah paket.

“Data terkini dari 75.672 orang anak usia sekolah di Kabupaten Barito Kuala masih terdapat 4.975 anak yang masuk dalam data ATS (Anak Tidak Sekolah). Anak tidak sekolah itu terdiri dari, pertama anak yang putus sekolah atau belum menamatkan pada satuan Pendidikan tertentu misal belum lulus SD atau SMP. Kemudian yang kedua, anak yang lulus sekolah tetapi tidak melanjutkan kejenjang Pendidikan yang selanjutnya misal lulus SD tapi tidak melanjutkan ke SMP, dan yang ketiga, anak yang belum pernah bersekolah,” jelasnya.

Aris Saputera ungkapkan pula, saat ini Dinasnya sedang memverifikasi data 4.975 ATS. Apakah betul sesuai dengan kategorinya, anak yang tidak pernah bersekolah ataupun yang lulus tapi tidak melanjutkan sekolahnya. Ada beberapa faktor ujarnya penyebab terjadinya ATS, salah satunya adalah masalah ekonomi.

“Harapan kami adalah nanti kedepan untuk ATS ini angkanya bisa menurun minimal targetnya kita adalah 10% dari data yang ada saat ini. Kami sedang melakukan verifikasi data dan nantinya solusi-solusi yang kita jadikan program kegiatan itu bisa membackup permasalahan ATS ini,” ungkap Aris Saputera.

Pada upacara kali ini juga dilaksanakan penyerahan undian tabungan Bank Kalsel untuk ASN dan PPPK serta pembagian doorprize. Kepala Bank Kalsel Cabang Marabahan M. Fauzan Noor berharap dengan adanya diberikan undian khusus buat para penabung Simpeda ASN untuk meningkatkan minat dalam menabung. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan siber di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaunching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) kabupaten/kota se-Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (18/11/2024).

Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan pembentukan tim CSIRT ini sesuai dengan arahan Presiden RI yang mewajibkan agar instansi negara membentuk CSIRT untuk menjaga ruang digital yang rentan dengan kejahatan siber. Selain itu, pembentukan CSIRT ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu dalam sesi wawancara, Kepala Dinas Kominfo Barito Kuala Hery Sasmita S.STP., M.AP berikan keterangan terkait kegiatan launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT). “CSIRT (Computer Security Incident Response Team) adalah tim yang bertugas untuk merespons dan mengelola insiden terkait keamanan siber di suatu organisasi atau wilayah bagi sebuah kabupaten, CSIRT memiliki banyak manfaat yang penting. Diantaranya adalah mengurangi risiko serangan siber dengan melakukan pemantauan, deteksi, dan mitigasi potensi ancaman terhadap sistem informasi di kabupaten,” terang Hery.

Menurut Kadis Kominfo Batola, CSIRT sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan publik yang bergantung pada teknologi karena seiring dengan digitalisasi banyak layanan pemerintah di kabupaten kini berbasis teknologi informasi. CSIRT akan membantu sistem jadi terlindungi dengan baik dari ancaman yang dapat merusak atau mengganggu operasional di pemerintah daerah.

Sambungnya, CSIRT turut meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya tim yang fokus pada keamanan siber. “Masyarakat akan merasa lebih aman dalam menggunakan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap inisiatif digital pemerintah. Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber CSIRT juga berperan dalam melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait pentingnya keamanan siber bagi pegawai pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran ini, potensi ancaman bisa diminimalkan,” ujar Hery.

Yang terakhir adalah Mendukung Kepatuhan Regulasi, Hery katakan Banyak regulasi pemerintah yang mewajibkan perlindungan data dan sistem informasi terutama dalam konteks pemerintahan digital. CSIRT membantu memastikan bahwa kabupaten memenuhi standar keamanan siber yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun lembaga internasional. “Secara keseluruhan, CSIRT berfungsi sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan ancaman siber dan menjaga agar ekosistem digital di kabupaten berjalan dengan aman dan lancar,” tutupnya. (adv/kb).